Sabtu, 31 Januari 2015

PERKAWINAN IDEOLOGIS

Jika ada seorang petani bernama Marhaen, dia tak mungkin menyampaikan suatu pemikiran. Tapi jika Marhaen itu singkatan dari Marx - Hegel - Engels, mereka semua itu pemikir.

Orang mengawinkan ideologis itu sudah biasa. Kalau di gereja, mengawinkan antara Alkitab dengan tradisi itu terjadi di berbagai gereja. Demikian halnya Jokowi mengaku mengawinkan antara gagasan Soekarno dan birokrasi Soeharto.

JOKOWI ULTAH: Bulan & Tahun Kelahiran Jokowi Mirip Soekarno dan Soeharto

http://surabaya.bisnis.com/m/read/20140621/94/72432/jokowi-ultah-bulan-tahun-kelahiran-jokowi-mirip-soekarno-dan-soeharto

Foto editing Jokowi-Soekarno-Soeharo yang diunggah sejumlah akun di dunia maya/twitter
Bisnis.com, SOLO – Capres nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Sabtu (21/6/2914) berulang tahun. Berbagai ucapan membanjiri linimasa termasuk menyisipkan gambar-gambar kreatif. Salah satunya membandingkan Presiden Indonesia sebelumnya Soekarno dan Soeharto.
Media sosial jadi sarana mengirimkan ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi. Berbagai gambar unik diunggah pengguna twitter untuk mengungkap simpatinya.
Gambar yang cukup menggelitik adalah ketika Jokowi disandingkan dengan Presiden Pertama dan Kedua Indonesia, Soekarno dan Soeharto.
Dalam gambar itu ketiganya disandingkan. Dibawah wajah Soekarno ditulis 1901 sedangkan Soeharto 1921 dan Jokowi 1961. Angka ini adalah kelahiran dari ketiga tokoh. Paling bawah diberi tulisan, Juni.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, ketiganya memang lahir di bulan yang sama. Soekarno lahir di tanggal 6 Juni 1901. Soeharto 8 Juni 1921 sedangkan Jokowi lahir di tanggal 21 Juni 1961.
Kesamaan yang heboh diperbincangkan antara ketiganya tentu rentang tahun yang berselisih genap. Antara Soekarno dan Soeharto berselisih 20 tahun sedangkan Soeharto ke Jokowi berselisih 40 tahun.
Sejatinya, bulan kelahiran Jokowi juga mirip dengan Presiden Ketiga RI, Bacharuddin Jusuf Habibie, 25 Juni. Sayangnya tahun kelahiran Habibie 1936. Sedangkan Prabowo Subianto lahir 17 Oktober dengan berselisih 10 tahun dari kelahiran Jokowi yakni 1951.
Berikut daftar kelahiran seluruh presiden Indonesia;
Soekarno, 6 Juni 1901
Soeharto, 8 Juni 1921
Bacharuddin Jusuf Habibie, 25 Juni 1936
Abdurrahman Wahid, 7 September 1940
Megawati Soekarno Putri, 23 Januari 1947
 Susilo Bambang Yudhoyono, 9 September 1949

Visi Besar Jokowi; Satukan Gagasan Sukarno dan Birokrasi Soeharto

 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/20/nigqnm-visi-besar-jokowi-satukan-gagasan-soekarno-dan-birokrasi-soeharto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan tatanan roda pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan.

Menurutnya, saat ini, Indonesia sedang melakukan pembangunan yang masif. Caranya dengan mempertemukan dua hal yakni meneruskan gagasan besar Presiden Sukarno tentang Indonesia yang kuat dengan kerapian infrastruktur dan manajemen birokrasi Presiden Soeharto.

"Disamping itu kita perkuat ideologi : "Kedaulatan di segala lini". Presiden Sukarno menanamkan kesadaran pada bangsa Indonesia untuk melakukan semua kebijakan dengan landasan pikiran "Kita adalah Negara Besar" sehingga apa yang kita lakukan adalah persoalan-persoalan besar, bukan urusan remeh temeh," katanya lewat akun Facebook pribadinya, Joko Widodo yang diunggah pada Selasa (20/1).

Sementara Presiden Soeharto, lanjutnya, mengajarkan manajemen Pemerintahan yang rapi akan membawa eksekusi keputusan birokrasi yang efektif. Bila hal itu tercapai maka Indonesia bisa memiliki landasan modal yang kuat untuk membangun Indonesia.

"Dalam era ini pembangunan yang massif dengan muatan ideologi "Kedaulatan di segala lini" akan mengantarkan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang kuat, dan bangsa yang memiliki landasan modal yang kuat akan mampu bertahan dan memenangkan dari segala kompetisi di dunia Internasional, itu visi besar saya soal Indonesia Raya," katanya.








KITA BISA MEMBUAT LEBIH BAIK

Luar dengan dalam itu sesuatu yang berbeda. Kalau sama, tidak mungkin berbeda istilahnya.

Kita jangan terkecoh oleh apa yang ada di permukaan. Sebab apa yang baik diluar belum tentu baik juga didalamnya. Contohnya: buah durian. Buah durian kalau dikulitnya terlihat jahat sekali. Kulitnya berduri tajam yang melukai. Tapi buah durian mahal harganya adalah karena isinya yang lezat sekali. Sebaliknya, bedak dan lipstik bisa membuat perempuan tampak lebih cantik. Itulah beda luar dengan dalam.

Karena itu kita jangan terkecoh untuk melihat sesuatu itu baik hanya berdasarkan dari kata orang.

Sebagai contoh masalah Budi Gunawan. Jokowi bisa membuat Budi Gunawan kelihatan cantik karena berdasarkan rekomendasi Kompolnas tidak ada masalah dengan rekening gendutnya. Tapi KPK menyatakan bahwa Budi Gunawan itu tidak baik. Sayangnya tanpa pembuktian.

Jika seandainya KPK yang benar bahwa Budi Gunawan itu koruptor, bukankah kita melihat Jokowi sedang bermain sulapan, memberikan bedak dan lipstik ke muka Budi Gunawan sehingga terlihat cantik?

Demikian halnya kita menilai ajaran Marhaen yang kata Soekarno Marhaen itu nama orang, nama petani. Tapi tak bisa dibuktikan adanya orang yang bernama Marhaen. Tapi Soegiarso Soerojo menemukan fakta bahwa Marhaen itu singkatan dari: Marx - Hegel - Engels.

http://id.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

Karl Heinrich Marx (lahir di Trier, Prusia, 5 Mei 1818 – meninggal di London, Inggris, 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun) adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Prusia.
Walaupun Marx menulis tentang banyak hal semasa hidupnya, ia paling terkenal atas analisisnya terhadap sejarah, terutama mengenai pertentangan kelas, yang dapat diringkas sebagai "Sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah pertentangan kelas", sebagaimana yang tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis.[4]

http://id.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (IPA: [ˈgeɔʁk ˈvɪlhɛlm ˈfʁiːdʁɪç ˈheːgəl]) (lahir 27 Agustus 1770 – meninggal 14 November 1831 pada umur 61 tahun) adalah seorang filsuf idealis Jerman yang lahir di Stuttgart, Württemberg, kini di Jerman barat daya. Pengaruhnya sangat luas terhadap para penulis dari berbagai posisi, termasuk para pengagumnya (F. H. Bradley, Sartre, Hans Küng, Bruno Bauer, Max Stirner, Karl Marx), dan mereka yang menentangnya (Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Schelling). Dapat dikatakan bahwa dialah yang pertama kali memperkenalkan dalam filsafat, gagasan bahwa Sejarah dan hal yang konkret adalah penting untuk bisa keluar dari lingkaran philosophia perennis, yakni, masalah-masalah abadi dalam filsafat. Ia juga menekankan pentingnya Yang Lain dalam proses pencapaian kesadaran diri (lihat dialektika tuan-hamba).

http://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels

Friedrich Engels (lahir di Barmen, Wuppertal, Jerman, 28 November 1820 – meninggal di London, 5 Agustus 1895 pada umur 74 tahun) adalah anak sulung dari industrialis tekstil yang berhasil.Sewaktu ia dikirim ke Inggris untuk memimpin pabrik tekstil milik keluarganya yang berada di Manchester, ia melihat kemiskinan yang terjadi kemudian menulis dan dipublikasikan dengan judul Kondisi dari kelas pekerja di Inggris (Condition of the Working Classes in England) (1844). Pada tahun 1844 Engels mulai ikut berkontribusi dalam jurnal radikal yang yang ditulis oleh Karl Marx di Paris. Kolaborasi tulisan Engels dan Marx yang pertama adalah [1] [2] The Holy Family.[3] Mereka berdua sering disebut "Bapak Pendiri Komunisme", di mana beberapa ide yang berhubungan dengan Marxisme sudah kelihatan. Bersama Karl Marx ia menulis Manifesto Partai Komunis (1848). Setelah Karl Marx meninggal, ialah yang menerbitkan jilid-jilid lanjutan bukunya yang terpenting Das Kapital.

MENGAPA TAK ADA RUMPUT DI RUMAHMU?

Saya bertanya: mengapa di rumahmu tak ada rumput, tapi banyak tanaman bunga mawar? Sebab rumput kamu cabuti, sedangkan bunga mawar kamu tanam.

Nah, sejarah mencatat di zaman Soekarno-lah Partai Komunis Indonesia itu lahir dan berkembang, sedangkan di zaman Soeharto-lah PKI dihabisi.

Saya tidak mengatakan PKI baik atau tidaknya, tapi tentang keberadaannya. Di zaman mana dia dibiarkan hidup dan di zaman mana dia dihabisi.

MARHAEN ITU KOMUNIS INDONESIA?

http://id.wikipedia.org/wiki/Marhaenisme

Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Untuk masa sekarang, ideologi ini telah berkembang dan dikenal dengan nama Marhaenisme Kekinian. Ideologi ini dikembangkan dari pemikiran presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ajaran ini awalnya bermaksud mengangkat kehidupan rakyat/orang kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani dan buruh yang hidupnya selalu dalam cengkeraman orang-orang kaya dan penguasa.

Etimologi

Marhaenisme diambil dari seorang petani bernama Marhaen yang hidup di Indonesia dan dijumpai Bung Karno pada tahun 1926-1927.[1] Dalam versi yang berbeda, nama petani yang dijumpai Bung Karno di daerah Bandung, Jawa Barat itu adalah Aen. Dalam dialog antara Bung Karno dengan petani tersebut, selanjutnya disebut dengan panggilan Mang Aen. Petani tersebut mempunyai berbagai faktor produksi sendiri termasuk lahan pertanian, cangkul dan lain-lain yang ia olah sendiri, namun hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Kondisi ini kemudian memicu berbagai pertanyaan dalam benak Bung Karno, yang akhirnya melahirkan berbagai dialektika pemikiran sebagai landasan gerak selanjutnya. Kehidupan, kepribadian yang lugu, bersahaja namun tetap memiliki semangat berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya inilah, maka nama petani tersebut oleh Bung Karno diabadikan dalam setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku. Sebagai penyesuaian bahasa saja, nama Mang Aen menjadi Marhaen.
Istilah ini untuk pertama kalinya digunakan oleh Soekarno di dalam pleidoinya tahun 1930, Indonesia Menggugat untuk mengganti istilah proletar.[2].
Dalam bukunya "Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai", Kol. (Inf.) Soegiarso Soerojo, seorang perwira intelijen pada masa Orde Baru, menyangsikan bahwa ada petani yang memiliki nama Marhaen, dan memberikan alternatif sumber lain dari nama tersebut, yaitu singkatan dari Marx-Hegel-Engels.[3][4]. Di kemudian hari, Soekarno juga menyebutkan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan sesuai dengan kultur dan natur Indonesia.

Ideologi

Marhaenisme pada esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa versi Bung Karno.
Menurut marhaenisme, agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap orang atau rumah tangga memerlukan faktor produksi atau modal. Wujudnya dapat berupa tanah atau mesin/alat. Dalam konteks modern, kendaraan, perangkat teknologi informasi, alat dapur dan barang elektronik bisa saja diberdayakan dengan tepat guna sebagai modal atau faktor produksi. Meskipun tidak besar, kepemilikan modal sendiri ini perlu untuk menjamin kemandirian orang atau rumahtangga itu dalam perekonomian.
Berbeda dengan kapitalisme, modal dalam marhaenisme bukanlah untuk ditimbun atau dilipatgandakan, melainkan diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menghasilkan surplus. Petani menanam untuk mencukupi makan keluarganya sendiri, barulah menjual surplus atau kelebihannya ke pasar. Penjahit, pengrajin atau buruh memproduksi barang yang kelak sebagian akan dipakainya sendiri, walau selebihnya tentu dijual. Idealnya, syarat kecukupan-sendiri ini harus dipenuhi lebih dulu sebelum melayani pasar. Ini artinya ketika buruh, pengrajin atau petani memproduksi barang yang tak akan dikonsumsinya sendiri, ia cuma bertindak sebagai faktor produksi bagi pihak lain, yang menjadikannya rawan untuk didikte oleh pasar atau dieksploitasi. Secara agregat (keseluruhan) dalam sistem ekonomi marhaenisme, barang yang tidak/belum diperlukan tidak akan diproduksi, sebab setiap orang/rumahtangga tentu memastikan dulu profil dan taraf kebutuhannya sendiri sebelum membuat apapun. Inovasi kelahiran produk baru akan terjadi manakala kebutuhannya sudah kongkret betul.
Cara ini mendorong tercapainya efisiensi, sekaligus mencegah pemborosan sumber daya serta sikap konsumtif. Dan karena hanya difungsikan sekadar menghasilkan surplus, modal yang tersedia juga mustahil ditimbun atau diselewengkan untuk menindas tumbuh-kembangnya perekonomian pihak lain.
Marhaenisme yang dimaksud Soekarno bisa dibandingkan dengan formulasi pendekatan teori kewirausahaan yang baru diperkenalkan pada tahun 70-an oleh David McCleland yaitu hampir 50 tahun kemudian. Bedanya, jika McCleland lebih menekankan opsi pada upaya penanaman virus N.ach (Need for Achievement) atau kehendak untuk maju dari kalangan rakyat atau pengusaha kecil, sehingga notabene didominasi oleh pendekatan fungsional, maka pendekatan Soekarno atas marhaen (petani dan pedagang kecil), justru bersifat struktural, yaitu melalui penanaman sikap progresif revolusioner.[2]
Dalam pidato di depan Sidang PBB, 30 September 1960, Sukarno tegas menyatakan, bahwa Pancasila (baca: Marhaenisme) pada hakekatnya adalah sublimasi dari Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat) dan Manifesto of Communism dari Uni Soviet. Artinya Pancasila justru merupakan alternatif ketiga dari kedua kubu yang bertentangan dalam Perang Dingin di antara Blok Barat dengan Blok Timur saat itu. Secara ideologis, pemikiran Soekarno mirip sekali dengan apa yang dirumuskan oleh Anthony Giddens 20 tahun kemudian, sebagai '"The Third Way.[2]

 

 

JOKOWI MEMBACA TAPI TIDAK TAHU, MENGAPA?

Jokowi suka membagi-bagikan buku kepada anak-anak dengan pesan:  "Membacalah dan bangsa ini akan terhindar dari buta karena ketidaktahuan. Oleh Joko Widodo," isi pesan Jokowi di buku itu. 

Tapi Jokowi sendiri membaca tanda merah dari KPK tentang status Budi Gunawan, mengapa masih juga tidak tahu kalau Budi Gunawan itu tersangka korupsi? Mengapa ketika lampu merah menyala, mobil Jokowi dilajukan terus? Kini kena semprit polisi. Pelanggaran, ya? Dan presiden pelakunya!

Karena itu pesan saya kepada anak-anak penerima buku Jokowi: Terimalah bukunya, tapi jangan meniru kelakuan Jokowi.


Jadi Presiden, Ini Kebiasaan Jokowi yang Tak Hilang

 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/01/080700426/Jadi.Presiden.Ini.Kebiasaan.Jokowi.yang.Tak.Hilang

NGAWI, KOMPAS.com - Meski telah menjadi Presiden Republik Indonesia, kebiasaan Joko Widodo yang satu ini tak juga berubah. Ya, pria yang karib disapa Jokowi itu sangat senang sekali membagi-bagikan buku kepada anak-anak.

Hal itu terulang kembali pada kunjungan kerja kepresidenan saat menengok pembangunan Bendungan Bedungan di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (31/1/2015).

Usai menilik bendungan yang dibangun pada 1955 itu, Jokowi lantas membagi-bagikan buku kepada warga Desa Legundi yang membawa serta anak-anak mereka, juga anak-anak yang hadir di situ untuk menonton belusukan sang presiden.

Tak hanya buku, dari pantauan Kompas.com, Jokowi juga membagi-bagikan kaos kepada warga desa.

Sebelumnya, Jokowi memang senang membagi-bagikan buku kepada anak-anak sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Misalnya, pada waktu blusukan di Tanah Abang, Jokowi pernah juga membagikan buku pada anak-anak. Begitu pun ketika banjir melanda Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (23/2/2014).

Jokowi bahkan menitipkan pesan kepada anak-anak yang mendapat buku pemberiannya. "Membacalah dan bangsa ini akan terhindar dari buta karena ketidaktahuan. Oleh Joko Widodo," isi pesan Jokowi di buku itu.

"Buku itu sama seperti pendidikan. Bisa mengubah dari yang tidak punya menjadi punya. Dari di bantaran sungai menjadi sampai ke Balaikota," ujar Jokowi kala itu.


 

MEGAWATI ROHNYA PDIP KATA AHOK

Kata Ahok, mengapa Jokowi sangat patuh pada Megawati adalah karena Megawati itu Marhaen asli, rohnya PDIP. Hah?! Mengerikan sekali, donk! Sebab Megawati itu koruptor SKL, sedangkan PDIP itu pemaksa Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri. Jadi, Marhaen itu ajaran yang menghalalkan korupsi? Rusak negara ini.

Pantas saja KPK hendak dihancurkan.

Cerita Ahok: Jokowi Bukan Takut Bu Mega Tapi... 

http://www.tempo.co/read/news/2015/02/01/078639035/Cerita-Ahok-Jokowi-Bukan-Takut-Bu-Mega-Tapi

Cerita Ahok: Jokowi Bukan Takut  Bu Mega Tapi...  

TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi, menilai pertemuan antara Presiden Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto disebabkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak dapat diandalkan. "Orientasi KIH sudah amburadul, " katanya 30 Januari 2015.

Menurut Kristiadi, Presiden Jokowi dibebani intervensi para politikus PDI Perjuangan, terutama dalam kasus pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Karena itu, Jokowi berupaya mencari penyeimbang.

Presiden Jokowi bertemu dengan Prabowo di Istana Bogor pada Jum’at, 29 Januari. Usai pertemuan ini Prabowo menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Setelah itu, malamnya Prabowo mengumpulkan para pemimpin partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan presiden lalu. (Baca: Ke Istana Bogor Prabowo Mendukung Jokowi)

Akankah manuver itu membuat hubungan Jokowi dengan pemimpin partai-partai pendukungnya, terutama Ketua Umum PDIP Megawati renggang?

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Gun Gun Heryanto, mengatakan yang dilakukan oleh Jokowi merupakan strategi untuk mengatasi tekanan. "Tapi saya yakin Jokowi atau PDIP tidak akan saling meninggalkan,” ujarnya, Sabtu, 31 Januari 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun pernah mengisahkan mengenai hubungan Jokowi dan Megawati. Menurut Ahok, Jokowi sangat loyal terhadap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

"Dulu saat pemilihan gubernur, Pak Prabowo menawari Pak Jokowi mencalonkan diri dari partai lain dia tidak mau," kata Ahok di Balai Kota pada Kamis, 13 Maret 2014. "Pak Jokowi bilang 'saya tidak mau mencalonkan diri di DKI kalau tidak diperintah oleh Ibu Mega' gitu." (Baca: Ahok Buka Kedekatan Jokowi Megawati)

Ahok terus bercerita tentang betapa Jokowi menuruti Megawati. "Orang boleh menjelek-jelekkan Bu Mega macam-macam, tapi bagi Pak Jokowi, Bu Mega adalah Marhaen asli. Jadi apapun yang diperintah Bu Mega, bukan karena beliau takut sama Bu Mega ya tapi karena beliau sadar, inilah rohnya PDI Perjuangan."

YANG LUCU

Jokowi dengan Ahok adalah pasangan gubernur dengan wakil gubernur DKI Jakarta. Jokowi dari partai PDIP, Ahok dari partai Gerindra. Suatu kali terjadi pertentangan antara Ahok dengan Gerindra, Ahok keluar dari Gerindra diterima PDIP. Kini, setelah Jokowi bertemu Prabowo, partai Gerindra merapat ke Jokowi, ketika PDIP mulai meragukan Jokowi.

Begitu pula yang terjadi antara KPK dengan Polri. KPK ingin mengambil Budi Gunawan, sementara Polri ingin mengambil Bambang Widjojanto. Dan ketika KPK ingin mengambil Megawati, PDIP justru ingin mengambil Abraham Samad.

Jadi, kayak terjadi tukar-menukar cindera mata?!

Negara dalam Kungkungan Pemerintahan Kleptokrasi.

http://wwwahmadyani.blogspot.com/2011/09/negara-dalam-kungkungan-pemerintahan.html

Penulis : Ahmad Yani ( Alumni Mahasiswa Ekonomi Universitas Mataram ).

Ada sebuah Adagium yang cukup popular, “ Ikan membusuk selalu mulai dari kepala lalu menular ke buntut, dan tidak sebaliknya,”. Artinya Kerusakan Moral di mulai dari tataran para elit Negara, dan tidak di mulai dari rakyatnya. Kelompok elit Negara adalah cermin yang dapat memantulkan cahaya kepada seluruh rakyat, dan tidak sebaliknya.

Saat ini Indonesia memasuki masa kalam, Pemerintahan yang ada di kuasai oleh mereka yang bermental kleptokrasi : Jadilah Negara dalam kungkungan pemerintahan kleptokrasi.

Kleptokrasi berasal dari bahasa Latin (kleptein dan cracy) yang berarti mencuri (to steal) atau mengambil paksa sesuatu yang bukan menjadi hak (to rob). Pemerintahan kleptokrasi adalah Pemerintahan yang dalam praktek penyelenggaraan kekuasaannya ditandai oleh keserakahan, ketamakan dan korupsi yang mewabah (a government characterized by rampant greed and corruption) Amich Alhumami(2005).

Dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Budhono, Korupsi benar-benar sudah menjadi fenomena yang kontekstual. Artinya Korupsi dan perampokan uang Rakyat oleh Pengelola Negara tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, serta tidak ada pula yang ditakuti. Pasalnya, mereka yang bertugas untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi malah terjebak dalam lingkaran pola permainan para Mafia Koruptor.

Lihat saja apa yang terjadi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebuah lembaga yang masih memiliki ekspektasi yang tinggi dari rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi apa yang terjadi ekspektasi yang tinggi tersebut seolah mulai menurun dengan Keterlibatan sejumlah Pimpinan KPK dalam Kasus berbagai Korupsi sebagaimana disebutkan oleh Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu, menyebut M. Chandra Hamzah, Ade Raharja, dan Johan Budi, terlibat dalam Korupsi Wisma Atlet, Pengadaan baju Hansip Pemilu, Proyek E-KTP dan sejumlah Rekayasa kasus korupsi yang di duga menguntungkan Pemegang kekuasaan.

Kredibilitas KPK, kian merosot ketika masyarakat melihat sepak terjang KPK yang penuh kompromi dengan para pelaku korupsi terutama mereka yang masuk dalam kekuasaan. KPK hanya bernyali memeriksa, menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka mereka yang hanya menjadi Aktor lapangannya saja : Penulis sebut sebagai Pion. 

Tetapi KPK tidak berani memeriksa, menangkap, Apalagi menjadikanya sebagai tersangka mereka yang ditengarai sebagai actor intelektualnya, Sebagaimana disebutkan oleh para “Pion” keterlibatan sejumlah petinggi Partai berkuasa democrat seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallaraeng, Edi Baskhoro Yudhoyono, Angelina sondakh, Mirwan Amir dalam korupsi Pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Dengan nama yang disebutkan tersebut KPK terkesan takut, Pasif, dan terlalu Kompromistis.

Tidak Itu saja, Kasus Korupsi Bailout Century : Berdasarkan hasil Keputusan sidang Paripurna DPR RI, Kebijakan Bailout century adalah Korupsi kebijakan yang dilakukan penguasa, serta menetapkan Budiono (Wakil Presiden saat ini) dan Sri Mulyani Indrawati (Mantan menteri keuangan) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dan diperkuat oleh Audit forensic yang dilakukan oleh BPK Bailout century mengandung banyak kejanggalan, dan penyelewengan serta penyalahgunaan uang Negara sebanyak 6.7 triliun.

Kesemuanya, tidak lantas membuat KPK bergerak cepat untuk menuntaskan skandal korupsi Bailout century. Malah terkesan KPK sangat lambat menuntaskan skandal tersebut, dan tidak berani memeriksa Budiono dan Sri Mulyai Indrawati. Bahkan KPK mengatakan tidak memiliki cukup bukti menetapkan kebijakan Bailout century sebagai kebijakan korupsi.

Lantas sikap dan sepak terjang KPK yang tidak berani menyentuh partai berkuasa dan orang yang sedang berkuasa memunculkan skeptisme dan sinisme terkait kesungguhan pemberantasan korupsi, Sehingga muncul ke public kepanjangan KPK adalah Komisi Penjaga Kepentingan. Dan kasus korupsi terbaru Korupsi di Kementerian Tenaga kerja dan transmigrasi, memperlihatkan KPK juga tebang pilih.

Korupsi terjadi secara berjamaah disemua lembaga Negara : Eksekutif (Pemerintah), Legislatif (DPR), dan Yudikatif (Peradilan), mulai dari Pusat hingga menjalar ke daerah. Dan hingga detik ini, Pemimpin pun tak mampu untuk mengatasinya.

Kleptokrasi biasa juga diartikan sebagai Negara yang diperintah oleh para pencuri. Para penguasa memakai uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri, Partai Politiknya, Kelompok dan krooni-kroninya. Praktik korupsi dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan dan kewenangannya untuk dapat memengaruhi kebijakan.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW ) Fenomena korupsi di Indonesia nyaris hampir sempurna. Artinya Korupsi dilakukan secara berjamaah dan saling melindungi di antara pemegang kekuasaan : Eksekutif, legislative dan yudikatif, untuk melakukan persekongkolan untuk menggelapkan dan menyelewangkan uang rakyat.
Dan kesemuanya itu, sudah berjalan dalam jaringan yang sangat kuat dengan bungkusan yang menyerupai jaringan sindikat mafia yang sangat rapi dan memiliki kerahasiaan sendiri. 

Bahkan , jejaring para Mafia koruptor begitu mengakar di seluruh lapisan birokrasi seperti dalam jajaran eksekutif yang memiliki kuasa dalam mengelola berbagai proyek strategis dan pengadaan barang yang biasa di-mark up dengan anggaran yang selalu ditilep di sana sini. Semua ini tidak lebih juga sebagaimana terjadi dalam jejaring korupsi yang mewabah dan mengakar dengan melibatkan para pihak, mulai dari pejabat tinggi negara, aparatus birokrasi, anggota parlemen, politisi, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain.

Fenomena korupsi yang nyaris begitu sempurna, karena Negara ini telah dikuasai dan diperintah oleh mereka yang bermental dan berwatak Kleptokrasi. Jadilah Negara ini berada dalam kungkungan pemerintahan kleptokrasi.

ITU SUDAH PERNAH MENIMPA BIBIT - CHANDRA




HUKUM: Adakah Hubungan Kasus Antasari,Bibit-Chandra,Susno dan Gayus?


https://fhui.wordpress.com/2011/04/13/hukum-adakah-hubungan-kasus-antasaribibit-chandrasusno-dan-gayus/

HASIL analisa saya menunjukkan bahwa kasus Antasari, Bibit-Chandra, Susno dan Gayus ada hubungannya. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam kasus hukum mereka. Saya yakin, pasti ada pihak tertentu yang mengatur itu. Bisa penguasa, pengusaha, pejabat ataupun politisi. Motivasinya tentu untuk melindungi kepentinganya.
Kejanggalan kasus Antasari
Terlepas dari masa lalu Antasari yang katanya hitam, yang pasti dia sebagai Ketua KPK banyak membuat gebrakan-gebrakan untuk menangkap koruptor. Salah satunya yaitu Janksa Urip yang dihukum 20 tahun penjara. Secara psikologis, gebrakan Antasari membuat para oknum penegak hukum merasa khawatir.
Tidak ada bukti kuat
Kejanggalan pengadilan Antasari antara lain, pengadilan tidak mempertimbangkan kesaksian ahli balistik dan ahli forensik. Bahkan, baju korban saat terbunuhpun tidak dijadikan barang bukti.
Isu cinta segitiga mengada-ada
Isu bahwa pembunuhan itu karena Antasari terlibat cinta segitiga merupakan peristiwa yang kemungkinan besar tidak ada hubungannya secara signifikan.
Kejanggalan kasus Bibit-Chandra
Sebelumnya, Bibit-Chandra pernah mengatakan ada dugaan kasus korupsi di dalam kasus Bank Century. Lantas kemudian ada tuduhan Bibit-Chandra melakukan pemerasan terhadap Anggodo dalam kasus Anggoro.
Kejanggalannya adalah, tuduhan iitu tidak didukung oleh bukti dan saksi yang kuat. Ini kan aneh. Pihak polri tentu mengerti apa arti kata bukti dan saksi yang kuat. Tuduhan itu terkesan sangat dipaksakan. Kasus Antasari dan Bibit-Chandra jelas bertujuan untuk memperlemah KPK.
Kejanggalan kasus Susno
Awalnya, Susno sebagai Mr.Blower mengungkapkan adanya borok-borok yang ada di Bank Century. Bahkan mengungkapkan kebobrokan yang ada di dalam tubuh polri di mana dia bekerja.
Karena ada pihak-pihak yang “terancam” kasusnya akan terbongkar, maka Susno dijebloskan di penjara dengan tuduhan menerima suap Rp 500 juta yang diantarkan ke rumahnya oleh salah satu perusahaan.
Kejanggalannya adalah, di dalam sidang pengadilan berkali-kali pengadilan mengaku gagal menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Susno.
Kejanggalan kasus Gayus
Sejak awal konsentrasi kasus hanya pada Gayus. Bahkan kemudian dihubungkan dengan perusahaan Bakrie yang diduga terlibat dalam kasus mafia pajak. Isu selalu berputar pada hal-hal yyang tidak substabsial, antara lain keluarnya Gayus ke Bali, paspor aspal dan tak pernah mengarah ke atasan-atasan Gayus atau perusahaan-perusahaan yang diduga pengemplang pajak.
Kesimpulan
Kasus-kasus di atas menunjukkan adanya benang merah, yaitu adanya “ketakutan” daripada para oknum polisi, kejaksaan, pengadilan dan para politisi. Sebab, bukan tidak mungkin ada kekuatan politik yang dibiayai dari para mafia pajak, hasil bailout Bank Century bahkan mungkin ada sumber dana dari hasil kejahatan kerah putih.
Jadi, Antasari, Bibit-Chandra, Susno dan Gayus merupakan korban daripada adanya sebuah skenario besar yang dilakukan oleh sekolompok mafia politik, mafia hukum dan mafia pajak. Mereka mempunyai warna politik yang sama. Maklum, politik butuh biaya yang luar biasa besar.
Catatan
Artikel ini merupakan hasil analisa saya berdasarkan berbagai kejanggalan-kejanggalan yang ada.
Hariyanto Imadha

Rekayasa Kriminalisasi Bibit-Chandra Benar-Benar Terkuak

Dalam rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan seorang pria terungkap rencana untuk menghabisi Chandra M Hamzah saat berada di dalam tahanan.
Kasus yang menimpa dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, telah menjadi skandal hukum terbesar tahun ini. Sejumlah pejabat penegak hukum dan pejabat negara disebut-sebut terlibat dalam 'menghabisi' Bibit-Chandra. Hal ini terungkap dalam rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang. Anggodo adalah adik tersangka buron korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo. 

Mereka yang diduga terekam suaranya adalah Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto, Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) I Ketut Sudiharsa, dan beberapa penyidik Mabes Polri. Sedangkan nama Kabareskrim Susno Duaji, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat tersebut dalam percakapan itu.

Rekaman itu berisi rekayasa untuk mengkriminalisasi Bibit-Chandra. Setelah transkripnya sempat beredar di sejumlah media massa, rekaman milik KPK itu seakan mendapat forum resmi untuk diputarkan. Yakni, di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Bibit-Chandra memang sedang menguji ketentuan pasal yang menyatakan pimpinan KPK akan diberhentikan tetap bila dinyatakan sebagai terdakwa dalam UU KPK.   

Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan rekaman yang berdurasi 4,5 jam itu terdiri dari sembilan bagian. Dari upaya Anggodo meminta bantuan kejaksaan, strategi menjerumuskan dua pimpinan KPK dalam kasus suap, sampai ancaman yang menimpa Chandra. “Ini masih disegel,” ujar Tumpak di ruang sidang MK, Selasa (3/11).  Rekaman itu sejatinya untuk menyadap Anggodo dalam kasus Korupsi SKRT yang melibatkan kakaknya, Anggoro. Namun, akhirnya melebar ke kriminalisasi Bibit-Chandra.

Dalam rekaman itu, terungkap adanya upaya mengkriminalkan Bibit-Chandra. Anggodo dan Pengacaranya, Bonaran Situmeang bahkan terdengar berbicara untuk menciptakan kronologis bahwa KPK telah memerasnya. “Harus dikaitkan ini seperti sindikat Edi (Edi Sumarsono), Ari (Ari Muladi) sama KPK itu satu sindikat mau memeras kita. Ya bang,” ujar Anggodo kepada Bonaran dari ujung rekaman. Bonaran pun hanya mengiyakan saja.

Upaya kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra semakin jelas ketika rekaman Anggodo dengan seorang pria -yang tak disebutkan namanya-, diputar. Anggodo menyambut baik langkah-langkah penyidik polri. “Ternyata Truno terlihat komitmennya tinggi sama saya. Sesuk Chandra dilekbone yo tak pateni neng jero (Besok kalau Chandra dimasukkan, ya nanti dimatikan di dalam (tahanan),-red),” ujar Anggodo. Truno adalah kependekan dari Jl Trunojoyo, alamat Mabes Polri.

Kuasa Hukum Bibit-Chandra, Bambang Widjojanto terlihat khawatir dengan rencana jahat ini. Apalagi, dalam rekaman sangat jelas bahwa Chandra akan dihabisi dalam tahanan. Ia pun meminta agar Chandra segera dilindungi. “Tolong dilindungi. Keluarkan mereka sekarang juga. Ini menyangkut nyawa orang,” pintanya. Ketua MK Mahfud MD pun mengaku tak bisa berbuat apa-apa. “Kami tak ada kewenangan untuk itu,” tuturnya.

Usai sidang, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana menjamin keselamatan Chandra dalam tahanan. “Presiden telah memerintah Menko Polhukam dan Kapolri untuk menjamin keselamatan Bibit-Chandra,” ujar Sekretaris Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum itu.   

Menkumham Patrialis Akbar yang hadir dalam persidangan pun melontarkan jaminan serupa. Ditemui usai sidang, ia mengatakan keselamatan Chandra wajib dilindungi. “Pak Chandra harus diberi perlindungan seratus persen. Wajib!” Ia juga mengatakan ancaman tersebut juga bisa dilaporkan ke polisi agar segera ditindaklanjuti sebagai bentuk tindak pidana tersendiri.

Sedangkan mengenai disebutnya nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Patrialis menilainya hanya sebuah klaim. “Itu cuma mencatut nama Presiden,” ujarnya. Ia juga meminta agar semua pihak tidak terlalu cepat menyimpulkan isi rekaman. “Biarkan majelis hakim yang menyimpulkan,” pungkasnya.

Jalan Panjang Kasus Bibit-Chandra

Bibit dan Chandra dituduh telah melakukan dua tindak pidana.

http://politik.news.viva.co.id/news/read/182013-jalan-panjang-kasus-bibit-chandra

VIVAnews - Sudah satu tahun lebih kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, berjalan. Meski Presiden memerintahkan agar kasus ini diselesaikan, namun hingga kini kasus ini masih terus berjalan.

Kasus ini berawal pada sekitar Juli 2009. Bibit dan Chandra dituduh telah melakukan dua tindak pidana. 

Pertama, Bibit dan Chandra dituduh telah menerima suap dari Anggoro Widjojo, tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu). Polisi menyatakan uang suap dengan total Rp5,1 miliar itu diberikan melalui Anggodo Widjojo (adik kandung Anggoro) dan kemudian diteruskan melalui Ary Muladi.

Selain kasus itu, Bibit dan Chandra, juga dituduh telah menyalahgunakan kewenangannya saat mengeluarkan keputusan cegah kepada Anggoro. 

Kepolisian pun kemudian memeriksa sejumlah saksi mulai dari pejabat di KPK hingga penyidik. Kepolisian juga memeriksa pimpinan KPK yakni M Jasin dan Haryono Umar, termasuk juga Bibit dan Chandra.

Kemudian, pada 26 Agustus 2009, Mabes Polri menetapkan Chandra sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut. Hal ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol. Sprin Sidik/91.A/VIII/2009/Dit-I.

Kemudian, pada 15 September 2009, giliran Bibit yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus yang sama. Penetapan ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol. Sprin Sidik/98.B/IX/2009/Pidkor dan White Collar Crime.

Pada 29 Oktober, Bibit dan Chandra pun harus menghuni ruang tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Mabes Polri beralasan penahanan ini karena Bibit dan Chandra dijerat dengan pasal yang memiliki ancaman pidana di atas lima tahun. Selain itu, Mabes Polri juga beralasan penahanan ini karena Bibit dan Chandra sering menggelar konferensi pers.

"Dia melakukan konferensi pers yang menggiring opini publik," kata Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Inspektur Jenderal Dikdik Maulana, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2009. Menurut Dikdik, alasan tersebut merupakan alasan subyektif dari tim penyidik Bareskrim Mabes Polri. "Itu menyulitkan kami," ujarnya.

Penahanan dua komisioner KPK ini pun mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Mereka menolak Bibit dan Chandra ditahan. Polri pun pada 3 November 2009, kemudian membebaskan Bibit dan Chandra.

Di tengah penahanan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menggelar uji materiil UU KPK. Dalam persidangan, sempat juga diperdengarkan rekaman pembicaraan yang berisi rekayasa kasus kriminalisasi kepada pimpinan KPK. Rekaman itu berisi percakapan suara yang diduga adalah Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang yang diduga adalah petinggi kejaksaan.

Sementara itu, untuk menengahi kasus yang dikenal dengan cicak vs buaya itu, Presiden SBY membentuk Tim Delapan. Dalam rekomendasinya, Tim Delapan meminta kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus Bibit-Chandra karena tidak memiliki bukti yang kuat.

Atas rekomendasi itu, Presiden kemudian memerintahkan kejaksaan untuk menyelesaikan kasus Bibit dan Chandra. Perintah SBY itu diterjemahkan oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan SKPP pada 1 Desember 2009.

Pada 3 Januari 2010, KPK kemudian menetapkan Anggodo sebagai tersangka. Anggodo dituduh telah mencoba menyuap pimpinan KPK dan menghalangi penyidikan KPK terkait kasus yang dituduhkan kepada kakaknya, Anggoro.

Di lain pihak, SKPP itu mulai digugat oleh sejumlah orang, namun pengadilan menolak semua permohonan gugatan. Dan Anggodo juga ikut mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada 19 April 2010, PN Jakarta Selatan memutuskan bahwa SKPP yang diterbitkan Kejaksaan Agung tidak sah. Kejaksaan kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Namun, lagi-lagi, pada 3 Juni 2010, pengadilan menyatakan SKPP tidak sah. Pengadilan juga menyatakan bahwa kasus Bibit dan Chandra harus dilanjutkan. Kejaksaan pun kemudian mengajukan PK atas putusan tersebut.

Sementara itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Anggodo bersalah karena telah melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap pimpinan KPK bersama dengan Ary Muladi. Anggodo pun divonis empat tahun penjara.

Upaya permohonan PK jaksa atas SKPP Bibit-Chandra akhirnya kandas pada 8 Oktober 2010. Majelis Hakim MA menyatakan permohonan jaksa tidak dapat diterima. (umi)

Inilah Kronologi Kasus Penyidikan Kasus Chandra dan Bibit

http://nasional.kompas.com/read/2009/10/30/20562153/Inilah.Kronologi.Kasus.Penyidikan.Kasus.Chandra.dan.Bibit

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membantah kepolisian telah melakukan rekayasa dalam penyidikan pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto, seperti dalam pemberitaan. Ia menegaskan akan menindak jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran dalam penyidikan.

"Tidak benar kita lakukan rekayasa, kriminalisasi. Saya akan tindak apa pun jabatannya, jika merekayasa penyidikan," tegas dia saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Jumat (30/10).

Dalam kesempatan itu, Kapolri menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan pimpinan KPK nonaktif itu. Penjelasan itu atas perintah Presiden agar Kapolri memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik mengenai kasus itu.

Kapolri menjelaskan, kasus bermula saat Antasari membuat testimoni tentang penerimaan uang sebesar Rp 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK pada 16 mei 2009. Saat itu Antasari sedang ditahan atas kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Karena testimoni tidak ditindaklanjuti polisi, Antasari lalu membuat laporan resmi pada 6 Juli 2009 mengenai dugaan suap itu di Polda Metro Jaya. Laporan itu kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri, lalu dilanjutkan ke penyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses lidik dan sidik, kata Kapolri, pada 7 Agustus 2009 diperoleh fakta adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar Pasal 21 Ayat 5 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Saat penyidikan, ditemukan keputusan pencekalan dan pencabutan pencekalan yang dilakukan oleh kedua tersangka tidak secara kolektif. Pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dilakukan oleh Chandra Hamzah, pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Bibit S Riyanto, serta pencabutan pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Chandra Hamzah.

Kemudian, dari hasil penyidikan kasus pencekalan terhadap Anggoro ditemukan adanya aliran dana. Temuan itu kemudian dituangkan dalam laporan polisi pada 25 Agustus 2009.

Dalam kasus dugaan pemerasan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti lain. Sedangkan sangkaan penyalahgunaan wewenang, penyidik telah memeriksa sebanyak 22 saksi serta saksi ahli dan ditemukan beberapa dokumen. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 Jo Pasal 421.

Dari alat bukti, keterangan saksi, dan saksi ahli didapat empat alat bukti. Lalu pada tanggal 15 September 2009 pukul 23.20, dua pimpinan KPK nonaktif itu ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Pada 2 Oktober 2009, berkas perkara Chandra Hamzah dikirimkan ke Kejaksaan dan berkas Bibit S Riyanto dikirimkan pada 9 Oktober.

Kemudian, penyidik melakukan penahanan pada 29 Oktober 2009 karena kedua tersangka melakukan tindakan mempersulit jalannya pemeriksaan dengan menggiring opini publik melalui pernyataan-pernyataan di media serta forum diskusi. 

"Mereka menggiring opini adanya rekayasa penyidikan yang merujuk pada transkrip rekaman. Dengan demikian, karena sudah ganggu penyidikan kita lakukan penahanan," paparnya.

Kontroversi Kasus Bibit-Chandra

http://nasional.kompas.com/read/2010/06/15/08061335/Kontroversi.Kasus.Bibit-Chandra.-3

Oleh: Adnan Buyung Nasution *
KOMPAS.com -Lakon cicak-buaya yang dipicu sikap reaksioner seorang petinggi Polri telah bergulir menjadi isu besar. Ketika dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, muncul dugaan keras adanya rekayasa dan indikasi serangan balik koruptor (corruptor fights back).
Jutaan orang sontak bereaksi lewat jejaring sosial di dunia maya untuk memberikan dukungan kepada dua pemimpin KPK. Perkembangan itu kemudian direspons Presiden dengan membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Tim 8).
Bulan Juni ini, genap satu tahun sejak drama cicak-buaya bermula. Tarik-menarik antara kekuatan reformis dan mafia hukum semakin kuat. Sementara itu, pemerintah terkesan mengambil sikap suam-suam kuku dan kurang memiliki sensitivitas pada rasa keadilan masyarakat. Nasib Bibit-Chandra yang terus digantung adalah salah satu buktinya.
Dalam tulisan ini saya berupaya untuk melakukan suatu refleksi kritis terhadap proses hukum kasus Bibit-Chandra. Hal ini saya anggap perlu dilakukan untuk melacak akar persoalan sesungguhnya agar kita mampu melihat secara lebih jernih segala macam kontroversi yang jadi permasalahan dalam kasus ini. Upaya ini juga perlu sebagai kontribusi untuk ikut mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tim 8 dan Presiden Tim 8 hanya diberikan waktu tugas selama 14 (empat belas) hari kerja untuk melaksanakan satu misi yang amat berat. Tugas pertama yang dijalankan oleh seluruh anggota Tim 8 adalah hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan rekaman Anggodo cs. Selepas itu, Tim 8 langsung mendatangi Kapolri untuk mengupayakan pembebasan Bibit-Chandra. Selanjutnya, Tim 8 mempelajari berkas dan dokumen serta meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait. Setelah waktu tugas itu berakhir, Tim 8 menyerahkan laporan akhir yang dilengkapi dengan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi bagi Presiden. Dalam kesimpulan pokoknya, Tim 8 menyatakan tidak terdapat cukup bukti untuk meneruskan perkara ke pengadilan. Atas dasar itu, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden agar proses hukum terhadap dua pemimpin KPK sebaiknya dihentikan.
Setelah mempelajari laporan Tim 8, Presiden menyampaikan agar terhadap kasus Bibit-Chandra sebaiknya dilakukan penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement). Meski demikian, Presiden ternyata tidak sepenuhnya bersepakat dengan laporan Tim 8. Di satu sisi Presiden setuju perkara dihentikan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan, tetapi disisi lain Presiden rupanya juga menyetujui kesimpulan Kepolisian dan Kejaksaan yang menyatakan bahwa kasus Bibit-Chandra telah cukup bukti.
Dalam latar seperti itu, Kejaksaan terus didesak untuk segera merespons perkembangan dan mengambil langkah hukum secara cepat. Jaksa Agung tak kunjung mendapatkan sinyal dari eksekutif untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponeering). Padahal, deponeering sebagai pelaksanaan asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (Penjelasan Pasal 35 (c), UU Nomor 16 Tahun 2004).
Ketidakpaduan sikap Presiden yang tidak meneruskan perkara ke pengadilan atau out of court settlement dengan bukti yang dianggap sudah cukup oleh Kepolisian dan Kejaksaan adalah kontroversi pertama dalam penyelesaian kasus Bibit-Chandra. Hal itu kemudian diperparah oleh ketidaktegasan Presiden yang juga turut mendorong kontroversi berikutnya, yaitu terbitnya surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) yang menggunakan alasan sosiologis sebagai dasarnya.
Padahal jika benar Presiden sepakat dengan Tim 8 bahwa tidak cukup bukti, maka SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan harus berdasarkan alasan hukum yaitu antara lain tidak cukup bukti, bukan alasan sosiologis yang tidak ada dasar hukumnya. SKPP sesat itulah yang menjadi akar hambatan penyelesaian kasus Bibit-Chandra hingga kini.
Sesat langkah Kejaksaan Dalam rekomendasinya, Tim 8 memberikan dua opsi langkah hukum kepada Kejaksaan dan Jaksa Agung. Opsi pertama atau yang paling ideal adalah penghentian penuntutan. Hal itu sejalan dengan kesimpulan Tim 8 yang tak menemukan bukti yang cukup dalam kasus Bibit-Chandra. Opsi terakhir adalah deponeering.
Kejaksaan rupanya lebih memilih opsi pertama dengan menerbitkan SKPP. Meski demikian, pemilihan opsi pertama itu menjadi problem ketika digunakan alasan sosiologis yang mestinya jadi dasar bagi opsi deponeering. Ini jelas merupakan hal yang tidak wajar. Sulit memercayai bahwa pihak Kejaksaan tidak memahami ketentuan Pasal 140 Ayat (2) a. KUHAP yang telah mengatur secara limitatif mengenai alasan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan, yaitu: karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.
Oleh karena itu, tidak begitu mengherankan ketika hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan atas penghentian penuntutan kasus Bibit- Chandra. Putusan hakim yang menyatakan SKPP tidak sah memang didukung pertimbangan dan argumentasi hukum yang tepat, seperti yang sudah saya kemukakan di atas. Demikian pula halnya, wajar ketika pengadilan tingkat banding malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
Keheranan justru muncul ketika Jaksa Agung—sesaat setelah rapat kabinet— mengumumkan mengenai pengajuan peninjauan kembali (PK). Langkah ini jelas sangat bermasalah. Setidaknya ada dua problem yang akan muncul: Pertama, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 Ayat (1) KUHAP).
Artinya, meski mengajukan PK, Jaksa tetap harus segera melakukan eksekusi dengan melanjutkan kasus Bibit-Chandra ke persidangan. Dengan demikian, 2 (dua) langkah hukum yang harus dijalankan jaksa akan melahirkan situasi hukum yang paradoksal. Kedua, apabila sidang Bibit- Chandra digelar dan status keduanya telah menjadi terdakwa, maka sebagai konsekuensinya mereka dapat dinonaktifkan sebagai pimpinan KPK. Hal ini jelas akan menimbulkan problem besar, khususnya bagi kinerja KPK, dan pemberantasan korupsi secara umum.
Tantangan
Kejaksaan adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah hukum yang bisa ditempuh. Meski demikian, proses hukum ini harus dimaknai bukanlah semata-mata pertarungan antara Kejaksaan dengan pemohon praperadilan. Nama baik dan kehormatan, jabatan, serta kebebasan Bibit-Chandra turut dipertaruhkan.
Jaksa Agung mestinya tidak perlu lagi mengulur-ulur waktu penuntutan jika tak kunjung mendapat lampu hijau untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, apalagi jika sejak awal sudah meyakini bahkan berani memastikan bahwa kasus ini sudah cukup bukti. Dalam kasus yang pasti bakal menyedot perhatian luar biasa ini, saya menyarankan Jaksa Agung agar kembali memasang toga dan berfungsi sebagai Jaksa Penuntut Umum.
Di persidangan ini, Jaksa Agung akan memiliki kesempatan untuk membuktikan dugaannya sejak awal mengenai tindak pidana yang dilakukan Bibit-Chandra. Demikian pula sebaliknya, Tim Pembela Hukum Bibit Chandra akan memiliki peluang yang fair dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak dari kliennya.
Terkait hal di atas, saya memiliki satu catatan: apabila Jaksa Agung tidak berhasil membuktikan kesalahan Bibit-Chandra, beliau secara sportif mengakui kesalahannya dengan mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung. Semoga jika jalan ini disetujui akan dapat menyingkirkan kontroversi seputar kasus Bibit-Chandra yang sampai detik ini tidak habis-habisnya.

BW: Pasal Dalam Surat Panggilan Berbeda dengan Terdahulu

http://news.liputan6.com/read/2169097/bw-pasal-dalam-surat-panggilan-berbeda-dengan-terdahulu

Liputan6.com, Jakarta - Usai menghadiri pengukuhan guru besar Ketua Mahkamah Agung Profesor Muhammad Hatta Ali di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menyatakan kesiapannya datang memenuhi panggilan Bareskrim Polri pada Selasa 3 Februari mendatang.

"Sebagai penegak hukum yang baik, saya akan mengikuti surat panggilan itu. Yang menarik surat panggilan itu merumuskan pasal yang berbeda dengan surat panggilan terdahulu," jelas Bambang Widjojanto.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (31/1/2015), hal ini berbeda dengan Komjen Polisi Budi Gunawan yang mangkir dalam pemanggilan KPK. 

Sejumlah pihak mendesak presiden agar segera mengambil keputusan, agar polemik yang terjadi antara KPK dan Polri dapat segera berakhir.

Walau sejumlah pihak mengharapkan Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri, namun menurut pengamat hukum, keputusan tersebut dapat menurunkan citra presiden.
"Saya kira tidak bisa tidak, Jokowi harus melantik Budi Gunawan karena sudah ada proses hukum sesuai aturan konstitusi Undang-Undang Polri dan proses politik di DPR. Kalau tidak dilantik, presiden mengingkari keputusan DPR," ujar pengamat hukum Suparji. (Dan/Sss)

INI BUKTI KPK MEMANG DIHABISI

Kejaksaan agung setelah gagal dengan rencananya menarik jaksa-jaksa di KPK, kini kejaksaan agung membentuk Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi[Satgassus Tipikor]. Nyata sekali kalau merupakan upaya untuk menyaingi KPK. Ini adalah jurus yang dikeluarkan oleh M. Prasetyo, anak buahnya Surya Paloh, dalam rangka mengerdilkan KPK.

Jurus dari PDIP adalah melalui Hasto Kristyanto melaporkan Abraham Samad, melalui Sugianto Sabran melaporkan Bambang Widjojanto. Jurus dari Budi Gunawan, mengajukan praperadilan KPK ke kejaksaan agung. Sedangkan jurus dari Polri[Kabareskrim Budi Wasesa] adalah menyikapi laporan-laporan tersebut secara keras, mengesankan balas-dendam Polri.

Kita jangan terkecoh dengan permainan basa-basi kejaksaan agung kemarin yang menyatakan tidak akan menindaklanjuti laporan Budi Gunawan karena laporannya hanya berupa pernyataan sikap. Masak para pengacara Budi Gunawan tidak bisa membedakan antara menggugat dengan menyatakan sikap?

Bagaimana dengan jurus Jokowi? Kata Jokowi, kita harus mengamankan KPK dan mengamankan Polri. Artinya, biarkanlah saja kedua lembaga itu saling terkam dengan alasan proses hukum. Presiden Jokowi mengatakan tidak akan intervensi pada proses hukum.

Peta politik:

KPK >< Polri

Jokowi >< Megawati dan PDIP

DPR: KMP >< KIH

Rakyat >< Jokowi, Polri dan Megawati


Tim Satgassus Antikorupsi Diresmikan

http://www.radarcirebon.com/tim-satgassus-antikorupsi-diresmikan.html

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) berusaha menun­juk­kan tajinya melawan kejahatan luar biasa alias korupsi. Kemarin (8/1), Jaksa Agung HM Prasetyo melantik 100 jaksa yang menjadi anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Antikorupsi. Rencananya, ada sekitar 1.600 kasus mangkrak yang akan dibagi untuk ratusan jaksa tersebut.
Sebanyak 100 anggota Satgassus itu dipimpin 23 ketua. Puluhan ketua tersebut rencananya akan di bawah koordinasi enam koordinator, salah satunya Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Sarjono Turin. Sayang, enam koordinator Satgassus ini belum terbentuk.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono menjelaskan, Satgassus Antikorupsi tersebut dirancang menangani perkara korupsi dari pusat hingga daerah. Semua kasus korupsi yang dinilai urgen akan dibedah lagi. “Saya yakin Satgassus akan memberikan greget yang positif,” tuturnya.
Terkait jaminan Satgassus akan bekerja produktif, Widyo mengaku telah membuat sistem yang baik. Ada reward and punishment yang akan diberikan pada anggota Satgassus. Lalu, evaluasi dan monitoring kinerja Satgassus juga akan lebih ketat. “Kalau berprestasi tentu harus diberi penghargaan, kalau tidak produktif tentu ada sanksi,” tegasnya.
Untuk tahap awal, Kejagung memiliki 1.600 kasus mangkrak, sebagian besar dari ribuan kasus itu merupakan kasus korupsi. Satgassus harus mampu untuk menyisir ribuan kasus korupsi tersebut. “Kasus mana yang penting untuk dilanjutkan. Harus ada kasus korupsi yang diprioritaskan. Seperti rekening gendut kepala daerah,” tuturnya.
Yang pasti, ada pemetaan terhadap ribuan kasus korupsi tersebut. Sehingga, Satgassus bisa benar-benar mengerti arah penyelesaian kasus korupsi. “Semua itu harus dipetakan, tidak bisa tidak,” ujarnya.
Lalu, apakah Satgassus ini tidak bersinggungan dengan Pidana Khusus (Pidsus) yang selama ini menangani Tipikor? Soal itu, Widyo mengaku bahwa Satgassus ini adalah Pidsus itu sendiri. “Jadi, kinerjanya tidak bentrok. Satgassus ya Pidsus ini,” jelasnya.
Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan, tim Satgassus yang berisi 100 jaksa terbagi dengan komposisi 15 tim penyidikan, tujuh tim penuntutan, dan satu tim jaksa eksekutor. Untuk Tim Penyidikan, satu timnya diisi 5 jaksa, lalu Tim Penuntutan masing-masing diisi tiga orang jaksa dan terakhir Tim Eksekutor ada empat orang jaksa.
“Semua mulai bekerja pekan depan, sebelumnya akan ada pelatihan dari PPATK, BPK dan lembaga lain. Semua itu diperlukan agar penanganan kasus bisa lebih cepat, harus ada sharing antarlembaga,” tuturnya.
Prasetyo mengatakan, kasus korupsi saat ini meningkat kualitas dan kuantitasnya. Modus operandinya kian canggih, semua itu harus diketahui. Tentunya, PPATK dan BKP bisa membantu Satgassus ini. “Apalagi, dalam Satgassus ini ada Jaksa “lulusan” KPK. Saya yakin secepatnya banyak kasus korupsi terkuak,” tuturnya.
Perlu diketahui, Satgassus Antikorupsi tersebut dirancang Kejagung untuk mengefektifkan pengusutan kasus korupsi yang terke­san lesu di Kejagung. Pemben­tukan Tim ini merupakan permintaan dari Jaksa Agung HM Prasetyo yang pernah diragukan dalam menangani kasus korupsi saat ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Jaksa Agung. (idr/end)

Komisi III Soroti Pembentukan Satgasus P3TPK Kejagung
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54c8d35a8dcaf/komisi-iii-soroti-pembentukan-satgasus-p3tpk-kejagung

Kejaksaan Agung lebih baik memperkuat fungsi Jampdisus ketimbang membentuk Satgasus.

Kejaksaan Agung resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK). Pembentukan tim tersebut menjadi sorotan sejumlah anggota Komisi III DPR karena dikhawatirkan berdampak pada beban anggaran Kejaksaan Agung dan overlaping pada tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana kHusus (Jampidsus). Demikian salah satu intisari dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Jaksa Agung di Gedung DPR, rabu (28/1).
 
Anggota Komisi III Junimart Girsang pesimis dengan pembentukan Satgasus P3TPK. Ia beralasan pembentukan Satgasus mesti memerlukan anggaran dana yang tak sedikit. Menurutnya, anggaran Kejaksaan Agung mencapai Rp4 tiriliun lebih. Namun, dalam rangka optimialisasi kerja korps adhiyaksa seluruh Indonesia, dengan anggaran sebesar itu belum maksimal.
 
“Saya tidak tahu apakah anggaran Rp4 triliun lebih itu sudah termasuk anggaran Satgasus P3TPK. Saya minta tidak dijalankan ketimbang kecewa nanti,” ujarnya.
 
Politisi PDIP itu berpendapat, harapan masyarakat terhadap Satgasus boleh jadi tinggi. Namun jika harapan masyarakat tak diimbangi dengan kinerja Satgasus akan berdampak kekecewaan. Menurutnya, dengan terbentuknya Satgasus, Jaksa Agung mesti meminta anggaran khusus untuk satgassus P3TPK.
 
Soalnya, kesejahteraan jaksa yang tergabung dalam Satgasus mesti terpenuhi. Hal ini berbeda dengan jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan menjadi rahasia umum, pendapatan yang didapat jaksa kejaksaan dengan yang bertugas di KPK berbeda jauh.
 
Itu sebabnya, kata Junimart, KPK dalam pemberantasan korupsi dapat melesat tajam dengan diimbangi anggaran yang cukup. “Jaksa Agung harus mengajukan anggaran tersendiri untuk Satgassus. Sepanjang kebutuhan rumah tangga jaksa di Satgassus tidak terpenuhi, ini percuma saja. Rakyat akan kecewa kalau Satgasus tidak berjalan sesuai visi misinya,” ujarnya.
 
Anggota Komisi III lainnya, Wihadi Wiyanto menaruh curiga dengan pembentukan Satgasus P3TPK. Ia menilai Jaksa Agung HM Prasetyo sepertinya sudah mengetahui bakal terjadi perseteruan antara Polri dan KPK. Apalagi, belakangan terdapat pimpinan KPK menjadi pihak yang ‘tersandera’ dengan dugaan kasus pidana.
 
Politisi Partai Gerindra itu menduga pembentukan Satgasus sebagai tandingan KPK. Kendati demikian, kata Wihadi, pemberantasan korupsi tak boleh berhenti walau terdapat gesekan tajam antara KPK dan Polri. “Anda sepertinya sudah tahu konflik KPK dan Polri makanya bentuk Satgasus, saya minta penjelasan Jaksa Agung,” katanya.
 
Aboe Bakar Alhabsyi menambahkan, selain membutuhkan anggaran khusus dalam rangka operasional Satgasus, ada baiknya memperkuat Jampidsus. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS itu menilai, pemberantasan korupsi selama ini oleh Kejaksaan Agung dilakukan oleh Jampdisus. Ia berpandangan Kejaksaan Agung lebih baik memperkuat fungsi Jampdisus ketimbang membentuk Satgassus. “Supaya tidak overlaping,” ujarnya.
 
Menanggapi sejumlah pertanyaan anggota dewan, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pembentukan Satgassus tak menambah anggaran dari negara. Menurutnya, operasional Satgasus tetap menggunakan anggaran Kejaksaan Agung sebagaimana yang telah diberikan negara.

“Kita tidak perlu cengeng, tetapi kita tunjukan prestasi kita,” ujarnya.
 
Dikatakan Prasetyo, keberadaan Satgasus bukan berarti mengesampingkan jaksa lainnya. Ia mengatakan jaksa yang tergabung dalam Satgasus merupakan jaksa pilihan dengan melalui serangkaian seleksi. Terpenting, kata Prasetyo, Satgasus dibentuk khusus menangani kasus korupsi agar lebih terfokus dan maksimal serta terarah dalam pemberantasan korupsi.
 
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu menampik kinerja Kejaksaan Agung kalah jauh dengan KPK. Menurutnya, lembaga antirasuah itu bukan menjadi lawan lembaganya dalam pemberantasan korupsi. Namun, KPK sebagai partner untuk bersinergi dan saling mendukung dalam pemberantasan korupsi.
 
“Korupsi di Indonesia tidak mungkin diatasi satu instansi, kita saling memperkuat dan mendukung,” pungkasnya.

Tak Punya Anggaran Khusus, Kinerja Satgassus Tipikor Diragukan


Jakarta, HanTer- Pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) atau dikenal Satgassus Tipikor dipertanyakan kejelasannya dalam hal potensi membengkaknya anggaran operasional tim ini.

Apalagi, Kejaksaan Agung selama ini selalu mengeluhkan anggaran operasional penyidikan sebuah perkara korupsi yang masih di bawah jauh anggaran yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Komisi III DPR menilai DIPA Kejaksaan tahun 2015 sebesar Rp 4,21 triliun untuk pelaksanaan delapan program. Nilai tersebut belum cukup untuk menghidupi Satgassus dan masih perlu anggaran khusus.  Dana harus terpisah untuk menghidupi seratus jaksa muda dengan grade tinggi.

Menyikapi hal tersebut, Jaksa Agung Prasetyo tidak gentar untuk mengoptimalkan kinerja Satgassus. "Kami tidak akan cengeng meminta anggaran khusus. Kami akan buktikan bahwa dengan anggaran terbatas, Satgassus tipikor tetap bisa bekerja maksimal," kata Prasetyo menjawab Harian Terbit di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

"DPR tak perlu mengkhawatirkan pembentukan Satgassus tipikor akan membebani anggaran negara."

Padahal, sebelumnya Prasetyo sempat menyatakan gaji jaksa masih kecil. Namun dirinya berkeyakinan, pihaknya dapat mengoptimalkan kinerjanya. "Kami akan buktikan," jelasnya.

Terpisah, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menilai pernyataan Jaksa Agung Prasetyo terkait tidak akan meminta anggaran khusus untuk Satgassus tipikor hanyalah lips service. "Publik sudah tahu jika anggaran yang dimiliki kejaksaan itu kecil. Jadi seharusnya jujur saja untuk meminta anggaran ke DPR. Jangan jadikan Satgassus ini sebagai pancingan untuk meningkatkan anggaran kejaksaan," kata Uchok kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Yang perlu diperhatikan, kata Uchok, ketika kejaksaan minim anggaran serta dana operasional penyidikan minim, potensi penyidik Satgassus untuk melakukan kriminalisasi semakin besar. "Ketika ada sebuah kasus besar, patut diduga akan terjadi permainan antara yang berkasus ataupun yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan Satgassus ini justru diduga akan membuka lahan baru bagi kejaksaan untuk mencari anggaran di luar yang telah diberikan oleh negara. "Saya pikir kinerjanya tidak akan optimal seperti apa yang dikatakan pimpinan kejaksaan selama ini. Jangan sampai jadi bumerang untuk mencoreng institusi penegak hukum ini," tuturnya.

"Dikhawatirkan, Satgassus tipikor ini nantinya tidak akan bekerja maksimal dan justru memberikan rasa kecewa kepada masyarakat."

Tak hanya itu jika hal tersebut benar terjadi, Uchok menyatakan efek domino yang dimunculkan akan berimbas pada integritas yang dimiliki seorang jaksa. "Jaksa itu gajinya kecil. Ketika ada oknum jaksa yang integritasnya rendah, maka rentan tergoda akan rayuan pihak-pihak berkasus. Contoh ada kasus besar memiliki 12 perkara, paling dua saja yang akan diselidiki. Sisanya digunakan untuk menambah isi kantong masing-masing," pungkasnya.

Seperti diketahui, Satgassus P3TPK dibentuk sebagai realisasi keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 001/A/JA/01/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. Satuan itu dari 100 orang jaksa terpilih yang disaring dari Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri.
(Tian)

Kejagung Akan Tarik Jaksa yang Bertugas di KPK

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt548efdb3184cd/kejagung-akan-tarik-jaksa-yang-bertugas-di-kpk

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menarik jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seiring meningkatnya perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Widyo Pramono mengatakan penarikan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Jaksa-jaksa yang betul-betul ideal tidak lama lagi akan dilakukan itu (penarikan). Jaksa-jaksa lama (di KPK) akan kita tarik dan ditempatkan di sini (Kejagung). Masih dibahas jumlahnya (yang akan ditarik)," katanya di Jakarta, Senin (15/12).

Kendati demikian, Widyo tak menjelaskan, secara detail berapa jumlah jaksa yang akan ditarik dari komisi antirasuah tersebut. Saat ini tercatat sedikitnya 96 jaksa dari Kejagung yang ditugaskan di KPK tersebut.

Rencana penarikan jaksa yang ditempatkan di KPK agar kembali ke Kejaksaan Agung dinilai Ketua KPK Abraham Samad dapat mengganggu ritme pemberantasan korupsi. Makanya, Abraham berharap Kejaksaan Agung mempertimbangkan kembali rencana penarikan jaksa yang ada di KPK.

"Jaksa-jaksa yang sudah ditempatkan di KPK adalah jaksa-jaksa yang sudah mempunyai komitmen yang kuat, punya integritas yang kuat. Jadi kalau tiba-tiba saja ditarik dan ternyata kekosongan itu tidak diberikan (diisi), berarti sebenarnya mengganggu ritme pemberantasan korupsi," kata Abraham di Gedung KPK di Jakarta, Senin.
 
Abraham mengingatkan bahwa membangun integritas penyidik maupun jaksa di KPK tidak mudah karena sistemnya harus dibangun terlebih dahulu. Apabila tiba-tiba dirotasi, Abraham khawatir diperlukan waktu untuk penyesuaian.
 
“Itu yang menurut saya mengganggu ritme. Jadi sebisa mungkin masing-masing lembaga menjaga ego sektoral agar kita bisa saling mendukung dalam hal pemberantasan korupsi, KPK tidak bisa dibiarkan sendiri sebagai satu-satunya lembaga untuk memberantas korupsi," ungkap Abraham.

Apabila jaksa ditarik, Abraham mengibaratkan KPK bagaikan seseorang yang kakinya dipatahkan sebelah sehingga pincang. Tapi Abraham mengaku belum mendapatkan permintaan penarikan jaksa tersebut secara resmi. Oleh karenanya, Abraham belum bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan, selama tidak ada permintaan resmi soal penarikan jaksa itu.belum

“Harus ada surat resmi yang disampaikan kepada KPK karena seingat saya di zaman Pak Basrief selalu menyatakan kalaupun KPK kekurangan (jaksa) kita akan memberikan jaksa sebanyak-banyaknya karena kita (kejaksaan) punya cadangan jaksa yang banyak bahkan ada biasa yang kerjanya sedikit. Makanya saya kaget tiba-tiba ada informasi bahwa kekurangan jaksa," ungkap Abraham.

Ditegaskan Abraham, tidak sembarangan jaksa bisa masuk KPK. Jaksa yang akan masuk ke KPK harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu dengan nilai rata-rata tinggi. Menurut Abraham, KPK adalah lembaga penegak hukum yang menjadi model untuk lembaga lain. Makanya, penyidiknya pun harus memiliki keunggulan.