Rabu, 31 Desember 2014

SANTA MEGAWATI

Kalau seandainya PDIP itu Katolik, maka Megawati akan dijadikan: Santa Megawati. Tapi karena PDIP bukan Katolik, jangan mau pasang badan untuk melindunginya. Biarkan saja hukum yang bekerja.

DOWNLOAD SKANDAL BLBI DISINI

Ada ebook tulisan: Marwan Batubara;

22BLBI kecil E Book: Skandal BLBI Ramai Ramai Merampok Negara


MEGAWATI 600 TRILYUN, SBY 6,7 TRILYUN

Centurygate Seret Boediono-SBY, BLBI Seret Megawati, kata peneliti

http://rimanews.com/read/20131208/130516/Centurygate-Seret-Boediono-SBY-BLBI-Seret-Megawati-kata-peneliti



Ini adalah sebuah cerita bersambung dari Megawati ke SBY: maka 1 kena semuanya kena.


RIMANEWS- ''Politisi Demokrat desak skandal BLBI dibongkar KPK, selain Centurygate. Artinya, Demokrat mendesak KPK tuntaskan skandal BLBI yang menyeret Megawati Soekarnoputri. Ini maunya Demokrat saling sandera atau saling memukul dan menjatuhkan. Kalau Centurygate seret SBY-Boediono, maka BLBI diyakini Demokrat seret Megawati,'' kata peneliti independen jebolan ITB Ir Abdulrachim dan Hatta Taliwang, mantan anggota DPR Fraksi PAN.  Saling balas dendam dan saling sandera  itu merupakan cermin  permusuhan Demokrat besutan SBY versus PDIP besutan Megawati Soekarno Putri.  Skandal BLBI  ratusan trilyun dan Centurygate adalah jenis korupsi politik yang akut, mengerikan dan menyeret para elite politik itu.
Desakan mengusut siapa yang bertanggungjawab atas kasus bailout Bank Century yang merugikan Negara sebesar Rp 6,7 triliun, tengah bergulir. DPR mendesak KPK seret pihak yang terlibat dalam pesakitan.

Meski pengusutan bailout Century dinilai positif, namun ada sejumlah kasus lain yang tak kalah merugikan di banding Century, yang malah terkesan dibiarkan. Seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ataupun kasus penjualan BUMN.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati menegaskan, dalam kasus BLBI, angkanya kerugian Negara jauh lebih besar dibandingkan dengan bailout Century. Tapi tak ada upaya untuk mengungkapnya.

"BLBI jauh lebih sadis dan jauh lebih banyak angkanya. Tapi kenapa DPR atau partai-partai lain tidak mengungkap, tidak menyoal, tidak melakukan pengawasan, tidak membentuk Pansus terkait hal tersebut," tegas Andi Nurpati di Jakarta, Sabtu (7/12/2013).

"Banyak juga orang yang mengatakan bahwa penjualan BUMN di zaman ibu Megawati misalnya, itu tidak disoal oleh DPR, ini ada apa? ," tanya Andi lagi.

Ia pun mendukung adanya upaya KPK dalam pengusutan kasus bailout Bank Century. Namun bukan berarti kasus-kasus lain yang dinilai merugikan negara juga harus diungkap.

"Kasus century tetap harus berjalan karena disitu ada kerugian negara dan kerugian rakyat. Namun, kita juga harus mulai kembali menggali kasus-kasus lama yg juga merugikan rakyat seperti BLBI. Tidak alasan juga untuk membiarkan kasus BLBI menjadi kenangan," tegasnya
Pengamat Hukum Pidana Uniersitas Indonesia Chodri Sitompul mempresiksi, wakil presiden (Wapres) Boediono akan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui tersangka Budi Mulia, mantan deputi Bank Indonesia (BI).

"KPK memilih Budi Mulia sebagai tersangka menurut kebiasaan, Budi Mulia adalah figur yang paling lemah politiknya. Ini dijadikan pintu masuk memeriksa (Boediono), menurut saya soal waktu saja," kata Chodri dalam diskusi Polemik 'Duri Dalam Century', di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2013).

Alasan akan ditetapkannya Boediono sebagai tersangka, lanjut Chodri, mengacu pada mekanisme keputusan kolektif kolegial yang ada di BI. Hal itu sesuai dengan pasal 55 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika Budia Mulia sebagai Deputi BI telah ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya Boediono sebagai Gubernur BI waktu itu juga ikut sebagai tersangka karena kebijakan BI yang kolektif kolegial.

"Sekarang bagaimana yang lain termasuk pak Boediono, kena pasal 55 KUHP, semua orang ikut serta dia harus kena, ini menunggu waktu aja, menghitung hari, apa habis pemerintahan, atau menuggu habis pemerintahan, agar tidak ada kegaduhan politik, nanti akan sampai ke beliau" paparnya.

"Keputusan itu kolektif kolegial, bagaimana hukum pidana nya pasal 55 KUHP, semua yang ikut rapat itu harusnya kena dong. Bukannya Budi Mulia saja, tapi semua orang yang ikut rapat," lanjutnya.

Chodri pun, mencontohkan seperti kasus suap daging impor di kementrian pertanian yang melinatkan Ahmad Fatahanah dan beberapa orang lainnya. "Contoh LHI, Fathanah, Swasta, semua kena. LHI saja yang menerima uang saja di panggil, artis-artis itu juga," tukasnya.[dit]

BLBI = 600 TRILYUN & CENTURY = 6,7 TRILYUN.............. KPK SEBAIKNYA FOKUS PADA DUADUANYA

https://www.facebook.com/notes/hidayat-hasibuan/blbi-600-trilyun-century-67-trilyun-kpk-sebaiknya-fokus-pada-duaduanya/10151158028796723

BLBI = 600 TRILYUN & CENTURY = 6,7 TRILYUN.
.KPK SEBAIKNYA FOKUS PADA DUADUANYA
Keberhasilan untuk menyita aset aset pelakunya
akan dapat memulihkan ekonomi Bangsa.
Bahkan bisa jadi akan merubah arah  politik
dan peta politik di negeri ini.
SELAMATKAN UANG NEGARA 6OO TRILYUN......?
TULISAN SESEORANG YANG MENGGUGAH RAKYAT INDONESIA
********************************************
YANG SELALU DITUTUPI DENGAN RAPI OLEH ENTAH SIAPA...?
BAHKAN KITA SEMUA SELALU DISUGUHI DENGAN KASUS KA
SUS KECIL, DAN KASUS CENTURY YANG 6,7 TRILYUN
SALAM BUAT KPK JIKA INGIN SERIUS BEKERJA....!
SELAMAT BEKERJA...!
Tangkap Perampok Obligor BLBI;Selamatkan Uang Rakyat 600 Triliun! SEBUAH buku pemberian seorang teman tentang “Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)”, mengusik saya untuk menuliskan tulisan ini. Lembar demi lembar buku yang ditulis oleh Marwan Batubara, dkk. sungguh menyeruak kasus BLBI yang sudah 10 tahun berlangsung namun kasus hukumnya belum selesai juga. Para p erampok uang Negara tersebut masih berkeliaran menghirup udara bebas, bahkan beberapa orang diantaranya dipublikasikan oleh Majalah Forbes dan Globe Asia masuk daftar sederetan orang-orang terkaya di Indonesia, sungguh ironis!

Tulisan ini tidak bermaksud menyaingi para senior saya seperti Marwan Batubara, Kwik Kian Gie, Hendri Saparini, Fadhil Hasan dan para ekonom lainnya yang berkontribusi menulis buku “Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara.” Tentunya kapasitas saya sangat jauh dengan mereka. Bagaikan langit dan bumi, karena mereka adalah orang-orang hebat yang sangat expert di bidangnya. Saya hanya sederetan orang pengagum kehebatan mereka. Jujur saja tulisan ini hanya resume dari buku yang mereka tulis dan hanya sekedar untuk menambah koleksi tulisan diblog pribadi saya, namun semoga bisa menjadi edukasi dan informasi bagi khalayak.

Apa sebenarnya BLBI tersebut? Mantan Gubernur Bank Indonesia Prof. Dr. Soedrajad Djiwandono pada sebuah tulisannya tentang “Permasalahan BLBI” mendefinisikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai fasilitas yang diberikan BI untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank baik jangka pendek maupun panjang.

Menurut Soedrajad, bantuan likuiditas dari Bank Indonesia (BI) kepada pihak perbankan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun, istilah BLBI baru dipergunakan khusus sejak 1998 untuk merujuk pada bantuan likuiditas yang diberikan BI kepada pihak perbankan disaat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Istilah BLBI sendiri diambil dari istilah liquidity supports, yang dipergunakan dalam Letter of Intent (LoI) antara IMF dengan pemerintah Indonesia di jaman pemerintahan rezim Soeharto sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi.

Secara sederhana dapat dinyatakan BLBI adalah bantuan pinjaman dana yang diberikan BI kepada sejumlah bank yang mengalami krisis likuiditas atau krisis persediaan uang saat terjadinya krisis moneter akibat konstelasi politik yang tidak menentu di Indonesia pada tahun 1997. Bantuan dana itu disalurkan melalui mekanisme yang disebut dengan kliring, yaitu penalangan yang dilakukan oleh BI terhadap pembayaran kewajiban-kewajiban bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Dengan demikian, melalui pengucuran BLBI, bank-bank swasta dibantu untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga, khususnya nasabah.

Kucuran dana bantuan likuiditas dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang sedang menghadapi rush adalah hal yang sangat wajar, bahkan harus menurut Kwik Kian Gie. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berfungsi sebagai bank of the last resort harus memberikan bantuannya untuk menghentikan rush. Lalu dimana letak kesalahannya? Sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang nilainya sekitar 600 Triliun, bahkan nilainya sebanding dengan utang luar negeri Indonesia. Jika dana ini bisa dikembalikan oleh para konglomerat hitam yang mendapat bantuan dana tersebut maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa melunasi seluruh hutang luar negerinya.

Kesalahan dalam Kasus Dana BLBI

Kesalahan fatal yang dilakukan ramai-ramai secara konspiratif oleh pejabat Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Megawati dalam kasus dana BLBI adalah:

Kesalahan Pertama, saat terjadinya krisis moneter pemerintah melakukan perjanjian yang menyesatkan dengan IMF. Pada tanggal 31 Oktober 1997, perjanjian pemerintah dengan IMF disepakati dengan komitmen pinjaman senilai 7,3 miliar SDR (Special Drawing Rights) atau setara dengan US$ 9,709 miliar dolar. Pinjaman sejumlah ini dikucurkan dalam beberapa tahap. Untuk tahap awal, dana yang dikucurkan dalam beberapa tahap. Untuk tahap awal, dana yang dikucurkan sebesar 2,202 miliar SDR (US$ 2,92 miliar).

Pinjaman ini tidak diperoleh begitu saja dengan cuma-cuma. Sebagai kompensasinya pemerintah Indonesia harus setuju untuk mengimplementasikan resep sesat ekonomi ala IMF, diantaranya seperti privatisasi, pengurangan subsidi, liberalisasi keuangan, dan reformasi sistem perbankan. Sejumlah program ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dinamakan Memorandum on Economic and Financial Policies (MEFP) atau lebih dikenal dengan Letter of Intent (LoI) yang berjumlah 1301 kesepakatan. Kebijakan-kebijakan itu secara garis besar meliputi kebijakan pengetatan likuiditas, penutupan 16 bank nasional, peninjauan BI sebagai the lender of the last resort, pengucuran obligasi rekap perbankan dan penjualan asset-aset Negara (khususnya bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah dan berkinerja baik).

Kesalahan kedua, liberalisasi perbankan yang kita kenal dengan nama Kebijakan Paket oktober 1998 (PAKTO). Kebijakan liberalisasi ini menghasilkan ratusan bank yang berhasil menghimpun dana masyarakat dalam jumlah sangat besar yang dikelola sembarangan. Akibatnya banyak bank yang kalah kliring. Di sinilah cikal bakal kesulitan yang kita hadapi. Bank yang kalah kliring tidak dihukum oleh BI, tetapi justru tetap ditolong dengan likuiditas yang dinamakan Fasilitas Diskonto sampai berkali-kali. Kebijakan ini merupakan turunan dari kesepakatan pemerintahan Soeharto dengan IMF.

Kesalahan Ketiga, dalam pengucuran dana BLBI Bank Indonesia tidak menghentikan proses kliring (pencairan dana simpanan) pada bank-bank yang rekening gironya di BI sudah bersaldo negatif (overdraft), bahkan hingga kekurangan saldo tersebut sudah melampaui jumlah asset yang dimiliki bank. Dengan alasan menghindari efek domino krisis perbankan, BI terus mengizinkan proses kliring tanpa memberi batas nilai overdraft. Hal ini akhirnya dimanfaatkan bankir nakal untuk melakukan penarikan tunai dan transfer dana ke cabang-cabang sampai kondisi pasar uang mereka.

Penyaluran BLBI melalui mekanisme kliring menyebabkan BI tidak dapat mengetahui apakah BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi kesulitan likuiditas akibat rush nasabah, atau justru untuk kepentingan grup pemilik bank. Lembaga kliring yang semula hanya sebagai media tukar menukar surat berharga (warkat) dalam rangka memperlancar sistem pembayaran dan lalu-lintas giral, berubah menjadi saran penyediaan dana bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. BI dinilai tidak konsisten melaksanakan Program Penjaminan Kewajiban Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 26/1998, dan justru bertahan memberi bantuan likuiditas kepada perbankan melalui mekanisme kliring.

Kesalahan Kelima, BPPN melakukan kesalahan dalam penilaian asset-aset perbankan pengemplang BLBI. BPPN memiliki fungsi dan kewenangan yang sangat luas, mencakup menyelesaikan kewajiban pembayaran utang obligor BLBI, mengelola aset-aset perusahaan dan kredit yang diserahkan obligor, dan menjual asset-aset yang dikelolanya. Karena itupula, atas berbagai kerugian Negara dan penyelewengan yang terjadi dalam penyelesaian kasus ini, BPPN sangat layak dituntut pertanggungjawabannya karena koruptif dan tidak transparan.

Kesalahan keenam, Pemerintahan Megawati pada tahun 2002 menerbitkan Inpres No. 8/2002 yang berisi kebijakan pemerintah untuk memilih penyelesaian kasus BLBI melalui out of court settlement, yaitu dengan memberi landasan hukum penghapusan hutang para obligor BLBI. Kecuali satu orang Menteri yakni Kwik Kian Gie yang saat pemerintahan Megawati menjabat sebagai Menko Perekonomian. Kwik Kian Gie sudah mengingatkan Presiden Megawati untuk tidak menerbitkan Kepres tersebut, karena akan menjadi gugatan dikemudian hari dan benar atas munculnya Inpres tersebut justru menghambat proses hukum para pengemplang BLBI.

Seruan Rakyat terhadap Pemerintah untuk Kasus BLBI


Sebagai rakyat kami menuntut Pemerintahan SBY-JK, DPR, serta institusi penegak hukum untuk melaksanakan 10 tuntutan kami dibawah ini segera:

1. Menuntaskan penyelesaian kasus BLBI secara hukum melalui proses yang objektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik, serta di sisi lain bebas dari konspirasi, negoisasi-negoisasi rahasia, deal-deal politik, dan berboncengan kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadikan para obligator/debitur sebagai objek pemerasan belaka. Kasus BLBI harus dituntaskan sekali untuk selamanya.

Pemerintah dan DPR harus menjaga diri, aparatnya, dan semua pihak terkait dari sikap KKN yang memanfaatkan kasus BLBI untuk kepentingan picik semata (demi uang), sehingga penyelsaian kasusnya teromabng-ambing dalam perangkap ketidakpastian hukum.

2. Mencabut Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge dan meninjau ulang seluruh perangkat kebijakan lainnya terkait penyelesaian kewajiban BLBI yang tidak adil dan hanya member keuntungan sepihak bagi obligor. Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge selama ini menjadi hambatan bagi dilakukannya pengusutan tuntas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan obligor BLBI. Pemerintah juga harus meninjau ulang MSAA, MRNIA, APU, pemberian SKL/SKPK, dan kebijakan lain terkait penyelesaian kasus BLBI yang hanya menguntungkan obligor secara sepihak.

3. Menuntut IMF untuk bertanggung jawab atas manipulasi dan tekanan yang dilakukannya terhadap pemerintah Indonesia di saat krisis, sehingga menyebabkan lahirnya berbagai kebijakan yang justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Diantara dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan IMF adalah memaksakan pengucuran obligasi rekap ratusan triliun rupiah kepada perbankan, mendesak divestasi saham pemerintah di bank-bank rekap dalam waktu singkat (sehingga harga jualnya sangat rendah), dan penutupan 16 bank tanpa persiapan (sehingga memicu terjadinya krisis perbankan). Termasuk pula, keterlibatan oknumnya dalam konspirasi pembelian asset perbankan dengan harga murah.

4. Menciptakan terobosan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus BLBI dengan membentuk pengadilan Ad-Hoc dan menerbitkan PP atau Perpu yang mengatur pemberlakuan asas pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi. Kasus-kasus korupsi BLBI dapat disidangkan secara khusus melalui Pengadilan Ad-Hoc untuk mempercepat pengungkapan dan penyelesaian kasus ini. Para pengemplang BLBI, yang kini masih berlindung dibalik berbagai celah hukum, juga perlu dijerat dengan asas pembuktian terbalik.

5. Mendesak jaksa Agung agar segera menuntaskan skandal korupsi BLBI dan menyeret pelaku-pelakunya ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku-pelaku korupsi BLBI harus diseret ke pengadilan agar ada keputusan hukum yang tegas dan jelas tentang status kasus mereka. Proses penyelesaian di tingkat perdata selama ini tidak boleh menghapus aspek tindak pidana yang dilakukan para obligor dalam menyalahgunakan BLBI ketika terjadi krisis.

6. Menyita asset dan kekayaan obligor yang hingga kini tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal ini wajar dilakukan, terutama kepada mereka yang dengan sengaja mangkir, untuk menjamin kembalinya uang Negara yang telah mereka nikmati. Apalagi, sejumlah obligor kini diketahui telah berhasil menjadi orang-orang terkaya di Indonesia.

7. Mengusut tuntas dan mengadili semua pejabat Negara yang terlibat dalam berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kasus BLBI, mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan pengucuran, hingga penggunaan BLBI. Pengusutan harus dilakukan setuntas-tuntasnya kepada semua pejabat Negara yang terlibat, mencakup pemerintah, BPPN, maupun BI, sehingga masing-masing pihak dapat dituntut pertanggungjawabannya sesuai dengan porsi kesalahan yang dilakukan.

8. Mengupayakan seoptimal mungkin pengembalian uang Negara yang telah terkucur melalui BLBI dan berbagai kebijakan penggelontoran uang Negara lainnya ke sector perbankan di saat krisis. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan menuntut kekurangan pembayaran sejumlah obligor BLBI yang nilai asetnya ternyata lebih rendah dari nilai asset yang tercantum ketika asset tersebut diserahkan.

9. Melakukan upaya untuk menghentikan pemberian subsidi bagi pihak perbankan melalui penghentian pembayaran bunga obligasi rekap. Mengingat pengucuran obligasi rekap merupakan kebijakan darurat untuk menyelamatkan bank disaat krisis, maka, setelah krisis berlalu dan bank pun telah meraup laba, tidak selayaknya bank terus menikmati penghasilan cuma-cuma tiap tahun melalui pembayaran bunga obligasi rekap. Apalagi, sebagian dari bank-bank tersebut telah dikuasai asing atau pengusaha swasta yang membelinya secara konspiratif berkolaborasi dengan IMF.

10. Menghentikan divestasi saham-saham pemerintah pada bank-bank rekap, sampai obligasi rekap yang berada pada bank bersangkutan berhasil ditarik seluruhnya oleh pemerintah. Pemerintah harus menghentikan proses divestasi atas saham-sahamnya di bank-bank rekap, kecuali dengan harga jual yang sebanding dengan obligasi rekap yang telah dikucurkan atau obligasi rekap tersebut berhasil ditarik keluar seluruhnya oleh pemerintah.

Secara khusus, kami menghimbau para pengemplang BLBI untuk menggunakan hati nuraninya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta mengembalikan uang Negara yang telah dinikmatinya kepada pemerintah. Berhentilah membebani rakyat Indonesia dengan pembayaran kewajiban utang yang bahkan tidak sedikitpun mereka rasakan.

Kerugian yang dialami Negara akibat dari BLBI diperkirakan 600 Triliun. Sangat memprihatinkan apabila pemerintahan SBY-JK hanya berdiam diri dan tidak mengambil tindakan konkret untuk menuntaskan kasus BLBI. Seandainya pemerintah dapat menuntaskan kasus BLBI, maka tidak mustahil bagi pemerintah untuk mengantar bangsa ini keluar dari krisis yang berkepanjangan. Uang sebesar 600 Triliun dapat digunakan untuk menutupi utang luar negeri, menambah anggaran pendidikan, membangun infrastruktur, dan lain-lain yang dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa. Wallahualam







KEPASTIAN DITANGKAPNYA MEGAWATI

Kamis, 17 Juli 2014

Megawati Akan Diperiksa KPK, Ini Tanggapan Jokowi

http://politik.news.viva.co.id/news/read/522445-megawati-akan-diperiksa-kpk--ini-tanggapan-jokowi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Likuiditas Bank Indonesia (SK BLBI). Termasuk memeriksa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjungan Megawati Soekarnoputri.

Calon Presiden Joko widodo tidak mau mengomentari soal rencana KPK memanggil Megawati.

"Saya tidak mau komentar yang membuat suasana panas," kata Joko Widodo usai melakukan pertemuan tertutup di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juli 2014.

Ketika ditanya apakah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengusut tuntas mega skandal BLBI jika berhasil memenangi pertarungan Pemilihan Presiden 2014?

"Nanti setelah tanggal 22 Juli kita bicara. Setelah tanggal 22 Juli baru saya ngomong," jawab Joko.

Saat ini Joko Widodo akan berkonsentrasi supaya tidak terpancing dengan hal-hal yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Dia ingin mendinginkan suasana jelang pengumuman resmi KPU 22 Juli nanti.

"Sekarang kami hanya ingin bicara yang dingin-dingin saja kita bicara yang empuk-empuk saja," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus itu, hingga saat ini masih berstatus penyelidikan. "Baru saja saya panggil penyelidiknya. Dalam waktu dekat, saya minta habis Lebaran sudah harus ekspose. Sudah lama itu," kata Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Jumat 11 Juli 2014.

Abraham mengatakan pihaknya akan menuntaskan kasus BLBI. Dia berharap kasus ini bisa dituntaskan sebelum masa jabatan para pimpinan KPK berakhir.

"Karena tidak ada jaminan kalau kami selesai, pimpinan terpilih punya respons seperti kami, punya will seperti kami. Makanya, kami percepat semua," ujarnya.

Saat disinggung, apakah KPK akan meminta keterangan Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Presiden ketika kasus itu muncul, Abraham mengatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan.

"Kami bakal panggil. Kami engga masalah itu. Kalau memang kita harus panggil Megawati itu. Karena, KPK tidak ada hambatan yang gitu-gitu," katanya.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah mantan Menteri Koordinator Perekoniam, seperti Kwik Kian Gie (1999-2000), Rizal Ramli (2000-2001), dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti (2001-2004). KPK juga memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Gde Putu Ary Suta.

SKL BLBI dikeluarkan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Namun, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Padahal, beberapa pihak sudah mengantongi SKL dan menerima release and discharge dari pemerintah.
 
Audit BPK menyebutkan Rp144,5 triliun dikeluarkan kepada 48 bank umum nasional dengan kerugian negara mencapai Rp138,4 triliun. Sedangkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada penyimpangan Rp54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI dan menyimpulkan Rp53,4 triliun terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.
 
Sementara itu, penerima dana SKL BLBI tercatat masuk ke berbagai pihak, mulai pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, kemudian Salim Grup (utangnya Rp50 triliun). Namun, aset yang diserahkan Salim Grup hanya bernilai Rp30 triliun.
 
Lalu, Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp577,812 miliar), James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp303 miliar), serta Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp424,65 miliar).

RABU, 27 AGUSTUS 2014

Kasus BLBI, KPK Tak Takut Panggil Megawati

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/27/063602663/Kasus-BLBI-KPK-Tak-Takut-Panggil-Megawati

TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pemeriksaan Megawati akan dilakukan bila diperlukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). (Baca: Buka Kasus BLBI, Busyro: Tunggu Kabar Penyidik)

"Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK," kata Abraham saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014.

Abraham mengatakan KPK belum memanggil Megawati karena masih mendalami kasus BLBI. "Saya harus menerima konfirmasi dari satgas terlebih dahulu," katanya. (Baca: Akan Dipanggil KPK, Megawati Belum Lakukan Persiapan)

Dia menekankan agar masyarakat tidak perlu khawatir petinggi negara lolos dari pemeriksaan. "Tidak usah meragukan keberanian KPK untuk memanggil pejabat. Anda semua, kan, sudah lihat bagaimana Pak Boediono diperiksa di depan persidangan," kata Abraham. 

Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998. Kasus yang diselidiki oleh Komisi bukan pengucuran BLBI, melainkan pemberian surat keterangan lunas (SKL). 

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., sebelumnya mengatakan KPK menduga terjadi korupsi dalam penerbitan SKL atas Bantuan Likuiditas oleh otoritas keuangan. Namun dia enggan menyebutkan institusi mana yang diduga terlibat dalam penerbitan SKL.

Namun, berdasarkan data rekap piutang negara atas kasus Bantuan Likuiditas, terdapat enam obligor atau pengutang yang belum memperoleh keterangan lunas dari pemerintah. Para pengutang itu adalah Adiputra Januardy dan James Januardy dari Bank Namura Internusa, Atang Latief dari Bank Indonesia Raya, Ulung Bursa dari Bank Lautan Berlian, Omar Putihrai dari Bank Tamara, Lidia Muchtar dari Bank Tamara, Marimutu Sinivasan dari Bank Putera Multikarsa, dan Agus Anwar dari Bank Pelita Istimarat. Total pinjaman yang belum lunas sekitar Rp 2,2 triliun.

Bantuan Likuiditas merupakan skema pinjaman yang dikucurkan Bank Indonesia bagi bank-bank bermasalah dengan likuiditas keuangan saat krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan Dana Moneter Internasional dalam mengatasi krisis.

Pada Desember 1998, BI menyalurkan Bantuan Likuiditas sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Terkait dengan penyelidikan itu, KPK pernah meminta keterangan Menteri Koordinator Perekonomian era pemerintahan mantan presiden Abdurrahman Wahid, Kwik Kian Gie.

Senin (15/12/2014)

Wow... Mantaps! KPK Tidak Akan Ewuh Pakewuh Saat Panggil Megawati, Tapi Entah Kapan? Mungkin Saat PDIP Kalah 5 Tahun Kedepan Seperti Boediono Saat Ini, Baru KPK Berani?

http://www.suaranews.com/2014/12/wow-mantaps-kpk-tidak-akan-ewuh-pakewuh.html?m=0


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan ragu-ragu memanggil Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk dimintai keterangan terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya belum bisa pastikan, karena harus saya tanya dulu kepada satgas. Pendapat kita, kita tidak ada kendala untuk memanggil Ibu Mega," ujar Ketua KPK Abraham Samad, Senin (15/12/2014).

Seperti diketahui, KPK kini tengah mengebut pendalaman kasus BLBI. Abraham juga memastikan pihaknya akan transparan menyidik kasus ini.

"Tidak ada orang yang seharusnya diperiksa tidak diperiksa. Siapa pun dia, mau presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, bagi KPK no problem," tandasnya.

Dalam penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres Nomor 6 tahun 2002, Presiden Megawati mendapat masukan dari Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, Menteri Keuangan, Boediono dan Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti untuk menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau yang lebih dikenal dengan Inpres tentang release and discharge

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001, Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999, Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004, Kwik Kian Gie, serta mantan Menperin, Rini Soewandi.

HARI PERTAMA TAHUN 2015


Pabrik Kimia Terbakar, 3 Tewas, Merugi Ratusan Juta Rupiah

 http://www.jpnn.com/read/2015/01/01/278704/Pabrik-Kimia-Terbakar,-3-Tewas,--Merugi-Ratusan-Juta-Rupiah-

 


SERANG - Sebuah gedung PT Indocer Utama Precisi (IUP) ‎berlokasi di Jalan Raya Cikande-Rangkas Bitung (Cirabit) KM 05 tepatnya Kampung Pasar Lama, Desa/Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten terbakar, Rabu  (31/12). Akibat terbakarnya pabrik kimia tersebut, sebanyak tiga orang tewas saat perjalanan ke RSUD Serang.
Informasi yang dihimpun INDOPOS (Grup JPNN.com), terbakarnya salah satu gedung pabrik yang memproduksi bahan kimia itu terjadi pukul 09.45 WIB, berawal adanya suara ledakan yang cukup keras, dan mengeluarkan api. Belum diketahui akibat kebakaran itu, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
   
Salah satu karyawan PT IUP, David mengatakan, saat terjadi kebakaran dirinya tengah berada di gedung lain di PT IUP. Sempat terjadi ledakan besar, dibarengi suara teriakan sejumlah karyawan. "Saat saya melihat di gedung yang terbakar itu apinya sudah membesar. Katanya sih, ada tiga teman kami jadi korban kebakaran itu," kata David, di lokasi kebakaran.
   
Dia menyebutkan tiga karyawan yang terbakar itu yakni, Imam, Imron dan Salim. Kondisi korban menurutnya, mengalami luka bakar cukup parah. Sehingga saat ditemukan langsung dibawa ke rumah sakit.
"Jumlah karyawan disini (PT IUP,red) ada 211 orang," tambahnya seraya enggan menyebut tingkat bahaya di gedung yang terbakar yang memproduksi bahan kimia itu.
  
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, Imron Ruhyadi membenarkan. Pihaknya saat ini sudah berada di tempat kejadian perkara (TKP).
  
“Iya benar. Sekarang saya dan petuagas damkar tengah berupaya memadamkan apinya,”ujarnya saat dihubungi melalui sambungan selulernya. Ditambahkan Imron, Untuk saat ini sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan apinya yang terus membesar.
  
“Dari kita (BPBD Kabupaten Serang) menerjunkan enam unit mobil damkar, satu dari PT Nikomas, dan satu lagi dari PT Indah Kiat,”terang Imron.
   
Pantauan INDOPOS pasca terbakarnya salah satu gedung PT IUP tersebut, berselang sekitar 45 menit setelah kejadian. Mobil pemadam kebakaran datang dilokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman.
Sementara di bagian lain, akibat kejadian itu warga sekitar lokasi pabrik berhamburan menjauh dari lokasi pabrik yang terbakar. Kondisi itu membuat lalu lintas akses jalan penyambung wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak itu mengalami kemacetan panjang.
   
Sementara petugas kepolisian dari Mapolsek Cikande langsung memasang garis polisi dilokasi kejadian. Hingga kini, api belum bisa dipadamkan meski diguyur hujan lantaran api bersumber dari bahan kimia.‎ (bud)

 

TENANG, SEMUA UNTUNG KOQ

Berkah dibalik kecelakaan pesawat Air Asia ada dan gede, koq. Yang jelas Air Asia akan mendapatkan pesawat yang kinyis-kinyis, baru dari pabrik. Itu sudah biasa. Di perusahaan bus yang begitu itu sudah umum. Toko-toko atau pasar-pasar yang begitu itu juga sudah umum. Sebab kalau tidak begitu perusahaan asuransinya bisa kayaraya, sedangkan yang membayar premi mahal menjadi rugi kalau tak terima apa-apa. 'Kan dipolisnya disebutkan penggantian maksimalnya jika terjadi musibah? Nah, itulah yang ditagih. - Hua..ha..ha.....

Sopir saja kalau kecelakaan tambah berkah, koq. Suatu kali mobilnya menabrak warung. Warung itu hanya rusak sedikit saja, paling kalau dibetulkan tak sampai Rp. 50.000,- Tapi si sopir itu menelepon bossnya, melaporkan kalau dimintai kerugian Rp. 500.000,- Rupanya oleh si boss disetujui saja daripada ribut-ribut. Lalu pemilik warung itu diberinya kerugian Rp. 100.000,- Dengan demikian si sopir itu mendapatkan berkah Rp. 400.000,- 'kan?!


Korban AirAsia Dapat Klaim Asuransi Rp 2 M per Orang

http://www.jpnn.com/read/2014/12/31/278675/Korban-AirAsia-Dapat-Klaim-Asuransi-Rp-2-M-per-Orang-#
 

Pihak asuransi Allianz memastikan, semua penumpang AirAsia QZ8501 akan mendapat klaim asuransi. Nilai klaimnya sebesar 165 ribu dolar AS atau sekitar Rp 2 miliar per orang.
Juru Bicara perusahaan asuransi Jerman ini mengaku pihaknya akan menjadi penanggungjawab dalam hal klaim asuransi AirAsia yang mengalami kecelakaan di belahan dunia mana pun.
"Kami bisa mengkonfirmasi bahwa Allianz Global Corporate & Specialty UK adalah reasuradur utama bagi rangka pesawat dan asuransi kewajiban ,” kata Jurubicara Allianz dalam keterangannya, seperti dilansir dari Reuters.
Namun pihak Allianz masih enggan berkomentar terkait total kerugian yang terjadi akibat musibah nahas tersebut.
"Terlalu dini untuk berkomentar mengenai kecelakaan pada tahap ini, kecuali mengatakan perhatian dan belasungkawa terhadap mereka yang terkena dampak dari hilangnya penerbangan ini," kata Allianz.
Kantor berita Reuters sendiri menghitung pembayaran paling sedikit untuk menjamin kecelakaan ini mencapai sekitar 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,2 triliun). Allianz dan perusahaan yang menjalin kerja sama koasuransi akan membayar tagihan untuk biaya hilangnya AirAsia dan pembayaran kepada keluarga penumpang. Harga Airbus 320 sendiri diperkirakan mencapai 94 juta dolar AS.
Hingga saat ini tim pencarian baru menemukan tujuh jasad korban AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan selatan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tujuh jasad itu terdiri dari empat laki-laki dan tiga perempuan. (wid/rmo/jpnn)

HARUS JAGA MEGAWATI

Kita harus kerahkan semua orang PDIP untuk menjaga rumah Megawati yang tak lama lagi akan disergap oleh KPK.

Siapa Penyelenggara Negara Pertama yang Akan Ditangkap KPK

http://politik.rmol.co/read/2014/12/31/185265/2015,-Siapa-Penyelenggara-Negara-Pertama-yang-Akan-Ditangkap-KPK-

RMOL. Tidak berlebihan bila di tahun 2015 nanti megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) betul-betul dapat dikuliti. Serta, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik yang berinisiatif menelurkan kebijakan itu maupun yang menggunakannya untuk menyelamatkan obligor dan memindahkan tanggung jawab mereka ke APBN segera ditangkap.

Hari Senin lalu (29/12), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad telah menegaskan bahwa pihaknya akan menjadikan (mantan) penyelenggara negara sebagai tersangka pertama dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang diberikan pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Mengapa bukan obligor yang mengemplang kewajiban?

Jawab Samad, karena penyelenggara negaralah yang merupakan pelaku. Adapun obligor hanya sebagai pihak terkait perbuatan korupsi.

Setelah penyelenggara dimaksud ditetapkan sebagai tersangka, baru obligor yang mendapat kemudahan berupa SKL BLBI yang akan disasar.

Dari semua saksi ahli yang telah diperiksa KPK beberapa waktu silam diperoleh gambaran bahwa kebijakan yang digelontorkan pemerintahan Soeharto ketika Indonesia dilanda krisis moneter dan ekonomi telah disalahgunakan untuk menyelamatkan obligor tertentu dan memindahkan beban mereka ke dalam APBN hingga kini.

Seharusnya, penerima danatalangan dari BI itu punya kewajiban mengembalikan danatalangan kepada negara. Namun banyak dari mereka yang mengubah pengembalian dalam bentuk aset.

Masalahnya, seperti yang disampaikan mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, tidak sedikit aset yang diserahkan kepada pemerintah berupa aset yang tidak sehat dan bolong-bolong.

Itulah sebabnya, saat Abdurrahman Wahid berkuasa, pemerintah membuat kebijakan baru dimana obligor mesti membuat pernyataan bahwa mereka akan bertanggung jawab selama tiga generasi dan pengembalian kewajiban dikontrol dengan ketat.

Tetapi setelah Abdurrahman Wahid terdongkel, pemerintahan Megawati tidak melanjutkan kebijakan itu, malahan memberikan SKL kepada sejumlah obligor.

SKL inilah yang kemudian dijadikan pijakan bagi KejaksaanAgung untuk menghentikan penyidikan terhadap sejumlah obligor BLBI, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King dan Bob Hasan.

Audit yang pernah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa danatalangan BLBI sebesar Rp 144,5 triliun itu dikucurkan kepada 48 pemilik bank umum nasional. Akibatnya negara mengalami kerugiaan yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp 138,4 triliun.

Setelah satu dekade lebih, patutlah masyarakat berbesar hati mendengarkan tekad Abraham Samad ingin menetapkan penyelenggara negara sebagai tersangka dalam megamisteri BLBI ini. [dem]

Kisah Pilot yang Mendarat di Bengawan Solo setelah "Terjebak" Awan Kumulonimbus




TANGERANG, KOMPAS.com — Awan kumulonimbus atau cumulonimbus (CB) kerap disebut sebagai "musuh" utama dalam dunia penerbangan. Masuk ke dalam awan ini berarti akan merasakan guncangan hebat dan diterpa hujan—yang terparah berupa butiran es—deras.

Efek bagi pesawat yang masuk ke dalam CB adalah gangguan terhadap instrumen hingga mesin mati. Gagal melewati CB merupakan salah satu dugaan awal atas hilangnya pesawat AirAsia berkode penerbangan QZ8501 pada Minggu (28/12/2014).

Abdul Rozaq (58) adalah salah satu pilot Garuda Indonesia yang pernah mengalami rasanya berada di tengah CB. Dia adalah pilot yang mendapat pujian dunia karena bisa melakukan pendaratan darurat di atas Sungai Bengawan Solo, dengan semua penumpang selamat.

Dalam insiden tersebut, satu pramugari meninggal di tengah proses mengeluarkan penumpang dari pesawat, setelah melewati CB dan pendaratan darurat. Insiden tersebut terjadi pada 17 Januari 2002.

"Saat itu pesawat saya belum berteknologi secanggih sekarang, terutama untuk weather radar, alat yang bisa memproyeksikan kondisi cuaca di depan pesawat hingga jarak 20 mil sampai 40 mil," tutur Rozaq di kantor Angkasa Pura II di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (29/12/2014).

Rozaq menuturkan, pada waktu itu, dia menerbangkan Boeing 737 dalam penerbangan dari Mataram ke Yogyakarta. Ketika pesawat sudah mengarah ke Bandara Adisutjipto di Yogyakarta, ujar dia, pesawat tiba-tiba berhadapan dengan CB yang sangat besar.

"Jaraknya sudah sangat dekat, sangat sulit untuk menghindar. Kalau enggak salah, di sebelah kiri restricted area, kanannya gunung-gunung, jadi mau enggak mau harus masuk ke dalam awan CB," kenang Rozaq.

Terguncang dan mesin mati

Begitu sudah berada di dalam CB, lanjut Rozaq, pesawat terguncang bahkan terpental-pental naik-turun hingga sejauh 500 kaki. Prosedur penerbangan darurat pun langsung diaktifkan, termasuk menyampaikan kepada penumpang untuk duduk dan mengenakan sabuk keselamatan, serta berkoordinasi dengan menara pengatur lalu lintas udara (ATC) terdekat.

Namun, tak berselang lama sejak masuk ke dalam CB, mesin kedua di pesawat itu mati karena membeku terkena imbas CB. Komunikasi dengan ATC pun terputus. Selama beberapa waktu, pesawat terbang tanpa kepastian dan tak tahu kondisi lalu lintas udara di sekitarnya.

"Kami restart mesin, tetapi tidak berhasil. Kopilot teriak mayday, mayday. Saat itu sudah pasrah dan berdoa saja. Kemungkinan terjelek, kami semua mati," tutur Rozaq. Mayday adalah kode yang menyatakan kondisi darurat dalam dunia transportasi internasional, terutama penerbangan.

Menurut Rozaq, ketinggian pesawat juga sudah turun dari area jelajah 30.000 kaki menjadi 20.000 kaki, dan sudah semakin dekat dengan Bandara Adisutjipto. Perlahan pesawat melewati CB, dan daratan mulai terlihat, tetapi pesawat tak pada posisi bisa langsung mendarat di bandara tujuan.

Dari semua pilihan yang membentang di depannya, Rozaq memutuskan mendarat di permukaan Sungai Bengawan Solo. "Masih dengan tangan gemetar dan shock, saya coba memberi tahu petugas terdekat (dari lokasi pendaratan darurat)," kata dia.

Berdasarkan pengalamannya, Rozaq berkeyakinan, apa pun yang terjadi dengan AirAsia QZ8501, emergency locator transmitter (ELT)—alat untuk memberitahukan lokasi pesawat yang mengalami kecelakaan—seharusnya masih berfungsi.

Ketika pesawat yang dipilotinya mendarat di Bengawan Solo, ELT di pesawatnya masih aktif, sekalipun badan pesawat terendam air. Dia berharap, sinyal ELT QZ8501 segera bisa terlacak untuk mempercepat proses penemuan pesawat.




PAK SONNY: MEGAWATI ATAU SBY

Dear pak Sonny, mohon infonya siapakah yang dimaksud oleh KPK dengan penyelenggara negara? Apakah mama Megawati atau SBY?
Jika itu mama Megawati, kapan akan ditangkap dan bagaimana anggota PDIP hendak melindunginya? Mungkin sebuah pertanyaan yang sedikit menyulitkan pak Sonny, ya?!
 
JBU.

5 Alat Canggih ini Bakal Dilibatkan Mencari Black Box AirAsia

http://news.detik.com/read/2014/12/31/163241/2791271/10/1/5-alat-canggih-ini-bakal-dilibatkan-mencari-black-box-airasia#bigpic

Setelah serpihan pesawat AirAsia ditemukan, tahap pencarian selanjutnya adalah mencari black box, yang bisa menjadi kunci penyebab AirAsia jatuh ke laut. Laut Jawa, tempat ditemukannya serpihan-serpihan itu, berkedalaman 25-30 meter. Maka, selain melibatkan penyelam, alat-alat canggih juga dilibatkan seperti ini:

Pinger Detector
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) berusaha mencari tahu keberadaan black box pesawat AirAsia QZ8501. Alat yang digunakan berupa 6 buah Pinger Detection.

"Ada 6 Pinger Detector yang akan dipakai untuk mencari sinyal emergency yang menempel di blackbox (kotak hitam)," kata Kepala KNKT Tatang Kurniadi, saat dihubungi detikcom, Selasa (30/12/2014) malam.

Alat emergency yang dimaksud Tatang adalah Underwater Locator Beacon (ULB) yang menempel di black box yang mengeluarkan sinyal darurat. Pinger detector selanjutnya akan mendeteksi bunyi tersebut.

"Bisa mendeteksi suara hingga 200 meter," ujar Tatang.

Enam alat Pinger Detector yang akan digunakan merupakan milik KNKT, KNKT Singapura dan KNKT Inggris. Rencananya, tim pencari blackbox ini akan mulai bergerak dari Tanjung Pandan sekitar pukul 06.00 WIB.


 

 Remote Operator Vehicle (ROV)
Bila lokasi black box sudah diketemukan, maka robot yang disebut Remote Operated Vehicle (ROV) akan digunakan. Alat ini akan mengangkat benda-benda dalam laut yang dalam.

ROV digunakan untuk banyak hal di dalam air, beberapa di antaranya untuk kepentingan eksplorasi minyak lepas pantai, termasuk perakitan pipa, elektronik, dan konstruksi.

ROV ini juga digunakan untuk mengangkat black box Adam Air di perairan Majene Sulbar dari kedalaman laut 2.000 meter. ROV yang digunakan untuk mengangkat AdamAir saat itu adalah jenis ROV Remora yang bisa menjelajah hingga kedalaman 6 ribu meter.

Yang akan membawa ROV dalam SAR AirAsia adalah tim survei yang beranggotakan Ikatan Surveyor Indonesia dan Asosiasi Kontraktor Survey Laut Indonesia membawa sejumlah peralatan canggih yang biasa digunakan untuk pemetaan bawah laut.

"Jadi nanti kami akan cari objek dengan sonar, setelah itu akan dibuat peta dalam bentuk 3D setelah itu ROV akan diturunkan untuk mengambil gambar visual berupa video dan foto," kata kata Ketua Ikatan Alumni Geodesi ITB yang tergabung dalam tim survei, Henky Suharto, di pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (31/12/2014).

 

 Echosounder
Multibeam echosounder, menurut situs National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), alat ini digunakan untuk survei di laut dalam, menentukan letak kedalaman benda seperti bangkai kapal, penghalang, dan objek-objek lainnya.

Alat ini juga akan dibawa tim survei dari Ikatan Surveyor Indonesia dan Asosiasi Kontraktor Survey Laut Indonesia.

Alat ini, seperti sistem sonar lainnya, memancarkan gelombang suara dalam bentuk kipas yang dari langsung di bawah lambung kapal. Sistem ini mengukur dan mencatat waktu yang dibutuhkan sinyal akustik dari transmitter atau pemancar ke dasar laut atau objek dan kembali lagi. Dari pergerakan sinyal akustik itu, bisa diketahui jarak kedalaman benda.

Dengan cara ini alat ini menghasilkan cakupan area luas survei. Cakupan area di dasar laut tergantung pada kedalaman air, biasanya dua sampai empat kali kedalaman air.



 Side Scan Sonar
Tim dari Ikatan Surveyor Indonesia dan Asosiasi Kontraktor Survey Laut Indonesia juga akan membawa side scan sonar. Side scan sonar adalah sistem khusus untuk mendeteksi benda-benda di dasar laut. Kebanyakan sistem pemindaian samping tidak dapat memberikan informasi mendalam.

Seperti sonar lainnya, side scan sonar ini memancarkan energi suara dan menganalisa sinyal kembali (echo/gaung) yang kembali dari dasar laut atau benda lainnya. Side scan sonar biasanya terdiri dari tiga komponen dasar: towfish, kabel transmisi, dan unit pengolahan.

 

 Submersible Vehicle
Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) menyatakan butuh suatu alat bernama submersible vehicle untuk mengevakuasi pesawat AirAsia bernomor penerbangan QZ 8501. Tapi Indonesia tak punya alat itu dan harus meminjamnya dari mancanegara. Apa sebenarnya submersible vehicle itu?

Submersible vehicle bila diterjemahkan tentu saja berarti kendaraan selam. Namun bukan berarti ini sama dengan kapal selam. Bila diperhatikan, submersible vehicle terlihat lebih ringkas secara ukuran. Dikutip dari berbagai sumber, submersible vehicle merupakan kendaraan kecil yang didesain untuk menjangkau kedalaman lautan, bahkan hingga kedalaman bertekanan tinggi yang tak mungkin manusia bisa berada pada titik kedalaman itu.

Submersible vehicle tak bisa beroperasi sendiri layaknya kapal selam, melainkan butuh 'kapal induk' yang berada di atas permukaan air. Kendaraan yang tidak sepenuhnya otonom ini masih membutuhkan dukungan dari kapal di permukaan laut, mereka dihubungkan oleh semacam tali atau saluran.

Submersible hanya memuat sedikit awak dengan ruang yang sempit. Kendaraan ini dirancang sedemikian rupa untuk tahan terhadap tekanan air yang tinggi di kedalaman laut. Ada pula sejenis submersible yang dinamakan marine remotely operated vehicles (MROV) yang tak menggunakan awak.

Namun demikian, submersible jenis apa yang bakal digunakan untuk mengevakuasi AirAsia? Pihak Basarnas belum jelas betul menjelaskannya. Hanya saja, submersible itu bukan ROV yang tak berawak.

"Kita masih belum bisa bicara lebih jauh, karena ini masih minta bantuan. Sekarang masih fokus untuk pencarian. Kalau submersible vehicle itu untuk evakuasi. Kalau nanti sudah ketemu lokasinya dan ketemu kedalamannya, baru submersible dibutuhkan. Submersible ini biasanya ada awaknya, dan awaknya mengoperasikan," kata Kepala Humas Basarnas Dianta Bangun di Kantor Basarnas, Kemayoran, Jakarta, Senin (29/12).


Indonesia AirAsia Penerbangan 8501

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_AirAsia_Penerbangan_8501

Indonesia AirAsia Penerbangan 8501 (nomor penerbangan: QZ8501/AWQ8501) adalah pesawat Airbus A320 milik Indonesia AirAsia yang dinyatakan menghilang pada saat terbang dari Surabaya, Indonesia menuju Singapura pada tanggal 28 Desember 2014.[3] dengan 155 penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat.[4] Pada 30 Desember 2014, puing-puing pesawat ini telah ditemukan mengapung di Selat Karimata[5][6]


Indonesia AirAsia Penerbangan 8501
PK-AXC, pesawat yang terlibat dalam kecelakaan ini, difoto pada tahun 2014 di Bandar Udara Internasional Changi
Ringkasan Kecelakaan
Tanggal 28 Desember 2014
Lokasi Selat Karimata antara pantai bagian sebelah timur dari Pulau Belitung sampai dengan pantai bagian barat Pulau Kalimantan.[1]
3,3708°LS 109,6911°BTKoordinat: 3,3708°LS 109,6911°BT[2]
Penumpang 155
Awak 7
Korban tewas 40 terkonfirmasi
Selamat tidak diketahui
Jenis pesawat Airbus A320-216
Operator Indonesia AirAsia
Nomor ekor PK-AXC
Asal Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Indonesia
Tujuan Bandar Udara Changi Singapura


Kehilangan

Pesawat ini lepas landas dari Bandar Udara Internasional Juanda pada pukul 05.35 Waktu Indonesia Barat (UTC+7) dan dijadwalkan untuk mendarat pada pukul 08.30 WSS (UTC+8).[9] Pesawat itu berada di bawah kontrol lalu lintas udara Indonesia ketika diminta untuk menyimpang dari jalur penerbangan aslinya karena kondisi cuaca yang buruk.[10] Pilot meminta izin naik ke ketinggian 38,000 feet (11,600 m) untuk menghindari awan tebal kumulonimbus,[11] tetapi ketinggian final yang ditunjukkan transponder dan disimpan oleh Flightradar24 adalah 32,000 ft (9,750 m).[12] Pesawat kehilangan kontak dengan pengatur lalu lintas udara pada pukul 07:24 waktu setempat saat terbang di atas Laut Jawa antara Kalimantan dan Jawa,[4] masih di bawah Kontrol Lalu Lintas Udara Indonesia, pada ketinggian jelajah dan kecepatan normal.[13] Analisis cuaca mengungkapkan bahwa pesawat ini melintasi sebuah sel badai beberapa menit sebelum hilang.[14]
Kementerian Perhubungan Indonesia mengatakan bahwa pesawat yang hilang tersebut tidak mengirimkan sinyal darurat.[15][16]

Garis waktu kehilangan

 

Selang (HH:MM) Waktu Kejadian
UTC Waktu Indonesia Barat
UTC+7
Waktu Standar Singapura
UTC+8
00.00 27 Desember 28 Desember Lepas landas dari Bandar Udara Internasional Juanda[12]
22.35 05.35 06.35
00.42 23.17 06.17 07.17 Pesawat hilang dari radar pengawas lalu lintas udara Indonesia menurut Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia[8]
01.49 28 Desember 07:24 08.24 Pesawat hilang kontak dengan pengawas lalu lintas udara Indonesia menurut AirAsia[8][7]
00:.24
01.55 00.30 07.30 08.30 (Dijadwalkan tiba di Bandar Udara Changi Singapura)[12]

Pesawat

Pesawat yang terlibat kecelakaan ini adalah Airbus A320-216,[a] dengan nomor seri 3648 dan kode registrasi PK-AXC. Pesawat ini terbang perdana pada tanggal 25 September 2008, dan dikirimkan ke AirAsia tanggal 15 Oktober 2008. Pesawat tersebut terakhir kali menjalani perawatan pada 16 November 2014.[7] Airbus A320-216 milik AirAsia dilengkapi dengan dua mesin CFM International CFM56-5B6 dan dirancang untuk mengangkut 180 penumpang.[17]

Penumpang dan kru

AirAsia merilis daftar 162 penumpang dan kru pesawat, di antaranya 144 dewasa, 17 anak-anak, dan satu balita.[19]
Pilot yang berada di dalam pesawat tersebut adalah:[20]
  • Kapten Iriyanto, berkebangsaan Indonesia, sudah memiliki 20.537 jam terbang dan sekitar 6.100 jam terbang dengan Indonesia AirAsia pesawat Airbus A320.
  • First Officer Rémi Emmanuel Plesel, berkebangsaan Perancis, sudah memiliki 2.275 jam terbang dengan Indonesia AirAsia.[19]

Pencarian

Setelah insiden itu, dengan segera ada laporan awal yang belum dikonfirmasikan yang menunjukkan bahwa penerbangan AirAsia 8501 jatuh di Pulau Belitung, Indonesia. Operasi pencarian dan penyelamatan telah berlangsung di bawah arahan otoritas penerbangan sipil Indonesia.[21][22][23][7][24]
Badan SAR Nasional Indonesia mengerahkan tujuh kapal dan dua helikopter untuk menyisir pesisir Belitung dan Kalimantan.[25] Angkatan Laut Indonesia dan Polisi Air dan Udara Indonesia ikut mengirimkan tim pencari dan penyelamat.[26] Selain itu, sebuah pesawat pengintai Boeing 737 milik Angkatan Udara Indonesia diterbangkan ke lokasi terakhir pesawat.[27]
Angkatan Laut Indonesia mengkonfirmasikan bahwa mereka telah mengirimkan empat kapal pada akhir hari pertama pencarian, untuk bergabung dengan upaya pencarian awal. Selanjutnya sebuah pesawat CASA/IPTN CN-235 dari Angkatan Udara Indonesia juga bergabung dalam upaya ini.[28] Pasukan TNI Angkatan Darat juga dikerahkan untuk mencari di pesisir pantai dan pegunungan pulau.[29] Selain kapal pemerintah, nelayan setempat juga ikut dalam pencarian.
Operasi pencarian dan penyelamatan telah berlangsung di bawah bimbingan Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia.[7][30] Pencarian dihentikan pada jam 19.45 waktu setempat pada 28 Desember karena sudah gelap dan cuaca buruk, yang akan dilanjutkan pada besok hari.[31] Sebuah operasi pusat untuk mengkoordinasikan upaya pencarian didirikan di Pangkal Pinang.[32] Daerah pencarian adalah 270 mil laut radius dekat Pulau Belitung.[33]
Singapore Rescue Coordination Centre (RCC), atas pimpinan Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) dan dukungan dari berbagai lembaga, termasuk Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF), juga mengirimkan sebuah pesawat C-130 Hercules untuk membantu misi pencarian dan penyelamatan.[34] Seorang petugas dari Singapura akan dikerahkan ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia pada operasi pencarian, dan dua lagi pesawat C-130 Hercules akan digunakan untuk hari kedua operasi pencarian dan penyelamatan.[35]
Pemerintah Malaysia telah mendirikan pusat koordinasi penyelamatan di Subang dan mengirimkan tiga kapal militer dan tiga pesawat, termasuk satu C-130 Hercules, untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan.[36][37][38]
Australia telah menegerahkan P-3 Orion untuk membantu dalam operasi pencarian dan penyelamatan.[39]
India telah menyiagakan tiga kapal dan pesawat pengintai maritim untuk membantu operasi pencarian. Angkatan Laut India mengatakan bahwa India telah mengerahkan satu kapal di Teluk Benggala dan dua lagi di Laut Andaman yang disiapkan untuk memberikan bantuan. Kemudian India juga telah menyiapkan sebuah pesawat Boeing P-8I yang disiagakan untuk melakukan pencarian pesawat.[40]
Pada tanggal 29 Desember 2014, Kepala Badan SAR Nasional Bambang Soelistyo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia yakin bahwa pesawat AirAsia jatuh di dasar laut, berdasarkan data radar dari kontak terakhir pesawat.[41][42].
Pada 30 Desember 2014, Badan SAR Nasional (Basarnas) mengkonfirmasi telah menemukan serpihan pesawat AirAsia QZ8501 dan jenazah penumpang. Salah satu jenazah yang ditemukan dalam posisi telungkup mengenakan baju putih celana hitam, sementara 3-4 jenazah berjejeran dan terlihat sedang bergandengan.[43] Temuan ini berpusat di Laut Jawa, dekat dengan Selat Karimata[44]. Kepala Badan SAR Nasional Bambang Soelistyo mengatakan, tim SAR dengan pesawat C295 TNI AU dan Hercules C130 menemukan sejumlah serpihan di Selat Karimata yang dekat dengan Laut Jawa. Serpihan-serpihan itu antara lain ditemukan di titik koordinat 03°46'50" LS, 110°29'27" BT dan 08°50'43" LS, 110°29'21,8" BT. Salah satu serpihan yang ditemukan adalah lempengan logam dan pintu darurat keluar (emegency exit door), serpihan tersebut sudah dievakuasi ke KRI Bung Tomo[45].

Tanggapan

Indonesia AirAsia, pasca kehilangan salah satu pesawatnya, menghitamkan logonya di situs web dan media sosial sebagai respon atas musibah ini.[46][47] Nomor telepon darurat juga disediakan oleh maskapai ini kepada keluarga dan kerabat penumpang pesawat.[7] Sementara itu, CEO AirAsia Tony Fernandes langsung terbang ke Surabaya setelah menerima informasi tentang kejadian tersebut.[48] Ia juga sempat memberi pernyataan pribadinya lewat media sosial Twitter.[49] Dalam jumpa pers di Bandara Juanda, ia mengaku sangat terpukul atas kejadian ini.[50] Namun, ia menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan miliknya.[51]
Sebuah pusat informasi darurat didirikan di Bandar Udara Internasional Juanda dan memberi informasi terbaru secara berkala serta penginapan bagi kerabat penumpang.[52]
Presiden Indonesia Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Papua dan Papua Barat menyatakan ikut prihatin dengan musibah tersebut.[53] Jokowi kemudian menginstruksikan kepada Badan SAR Nasional, Komite Nasional Kesalamatan Transportasi, serta seluruh jajaran, baik Panglima TNI, Kapolri, dan kepala-kepala staf, untuk bersama-sama ikut mencari pesawat tersebut.[54]
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan duka citanya atas hilangnya pesawat AirAsia 8501 melalui Twitter: "Saddened to hear of missing flight #QZ8501. My thoughts are with the passengers and their families. - LHL."[55] Dalam cuitan lainnya, Lee juga sempat menelepon presiden Indonesia Joko Widodo untuk ikut melakukan pencarian pesawat tersebut."[56]
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak juga merilis tanggapannya lewat Twitter: "Very sad to hear that AirAsia Indonesia QZ8501 is missing. My thoughts are with the families. Malaysia stands ready to help." [57]
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menghubungi Presiden Indonesia Joko Widodo dan menawarkan bantuan dalam pencarian pesawat tersebut.[56] Pernyataan yang dirilis setelahnya menyatakan bahwa, "Australia akan melakukan semampunya untuk membantu" dan "Australia telah menempatkan pesawat P-3 Orion dalam posisi siaga untuk membantu operasi pencarian."

Jalur terbang Indonesia AirAsia Penerbangan 8501 (QZ8501/AWQ8501). Menurut pernyataan AirAsia, kehilangan kontak terjadi pada pukul 07.24 WIB.[7] Namun demikian, beberapa laporan dari otoritas penerbangan Indonesia menyatakan bahwa kehilangan kontak terjadi lebih awal, yaitu 06.17 WIB.[8]
 
Penumpang dan kru menurut kewarganegaraan[18]
Negara No.
 Indonesia[b] 155
 Korea Selatan 3
 Perancis[c] 1
 Malaysia 1
 Singapura 1
 Britania Raya 1
Total 162
 
Berkas:QZ8501 secondary radar image.jpg

 Radar sekunder gambar menunjukkan Penerbangan 8501 (dilingkari kuning) pada ketinggian 36.300 ft (11,100 m) dan memanjat, bepergian pada 353 kn (654 km / h; 406 mph) kecepatan gerak.